MANAGED BY:
SELASA
21 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 04 Desember 2019 11:10
Pilkada 2020: Kampanye Hanya 71 Hari, Petahana Dilarang Rotasi Pejabat
Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel mewanti-wanti para kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2020 untuk tidak merotasi pejabatnya. Setidanya hal ini ditaati enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon petahana.

“Ini perlu diperhatikan, ancamannya bisa pembatalan atau didiskualifikasi sebagai calon kepala darah,” tegas Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah. Menurutnya, aturan ini sesuai Pasal 71 ayat (1) (2), dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. 

Dalam aturan itu sebutnya, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Jadwal tahapan penetapan pasangan calon sesuai PKPU 16 Tahun 2019, dilaksanakan pada 8 Juli 2020 mendatang. melihat jadwal itu, artinya mulai Januari 2020 mendatang aturan ini berlaku. Kepala daerah yang kembali mencalonkan diri tak diperkenankan melakukan rotasi jabatan.

Aturan ini boleh dikatakan masih lemah. Dimana, kepala daerah masih bisa berpeluang melakukan rotasi jabatan di rentang waktu tersebut. Dengan catatan dia mendapat persetujuan dari Mendagri.

Diaturan itu juga sebutnya, calon petahana juga tak boleh menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam waktu enam bulan hingga penetapan paslon oleh KPU. “Berbeda dengan rotasi pejabat, soal menggunakan kewenangan program dan kegiatan akan dilakukan kajian mendalam untuk ditindaklanjuti,” sebutnya.

Selain soal aturan ini, Bawaslu juga menggarisbawahi yang harus dilakukan pengawasan maksimal. Seperti netralitas ASN, TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. “Yang menjadi catatan kami juga adalah poltik uang saat kampanye hingga hari pemungutan suara,” tandasnya.

Kerawanan Pilkada Dinilai Rendah

Bawaslu Kalsel sendiri memang harus lebih kerja keras. Bukan hanya soal kecurangan, namun juga soal konflik yang bisa saja terjadi. Meski indeks kerawanan pemilu di Kalsel rawan rendah, namun bukan berarti tidak ada pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah mengingatkan di beberapa daerah yang muncul kandidat berlatar belakang ASN, konflik bisa saja muncul.

Erna juga mewanti-wanti KPU soal TPS di Sungai Bali, Kotabaru yang belum lama tadi terjadi musibah kebakaran. Menurutnya, persoalan ini harus mulai sekarang dipetakan. Agar pemilih tak kesusahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Dia juga mengingatkan soal verifikasi faktual calon perseorangan yang sudah diumumkan KPU Kalsel mulai kemarin. Menurutnya, ini adalah salah satu tahapan krusial yang bisa saja memicu konflik.

“Sangat banyak dokumen dukungan perseorangan yang harus dilakukan verifikasi oleh jajaran KPU. Apalagi semua dukungan harus dilakukan tatap muka langsung,” ucapnya di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kemarin. 

Untuk diketahui, untuk maju calon perseorangan gubernur Kalsel, KPU Kalsel menetapkan jumlah syarat dukungan sebanyak 243.880 lembar copy -KTP. Semuanya diverifikasi langsung tanpa sampel.

“Pengawasan kami akan melekat saat verifikasi nanti. Kami juga akan menguji beberapa sampel untuk memastikan,” janji Erna. 

Tahapan krusial lain sebutnya, adalah tahapan kampanye yang waktunya dipangkas hanya 71 hari. Berbeda dengan kampanye Pilkada 2018 lalu yang waktunya hingga 129 hari.

“Tahapan krusial lain yang harus kami antisipasi adalah tahapan pemungutan suara dan tahapan rekapitulasi. Untuk itu perlu strategi bersama dengan stakeholder lain untuk membangun komunikasi dan koordinasi agar pengawasan berjalan optimal,” harapnya. 

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, AKBP Sugeng Riyadi memastikan, pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra saat pada Pilkada 2020 mendatang. “Seluruh tahapan akan kami kawal. Termasuk penegakan hukum ketika ada laporan pengaduan yang dikonfirmasi oleh Bawaslu,” terangnya.

Berbicara kerawanan, Sugeng menyebut secara umum Kalsel jauh dari kerawanan konflik. Terlepas dari itu, pihaknya juga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Pasalnya, dari tujuh kabupaten dan kota plus satu pemilihan gubernur, sebagian yang berlaga adalah calon petahana. “Netralitas ASN yang menjadi perhatian kami bersama,” sebutnya.

Dia mengingatkan, kerawanan yang harus diperhatikan adalah soal logistik pemilu. Khususnya yang berada di daerah terjauh. Dimana ketika logistik pemilu terhambat hingga pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Maka akan memunculkan hal-hal yang tak diinginkan. “Ini harus diantisipasi sejak dini,” ingat Sugeng. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 21 Januari 2020 07:47

Mati Lampu, Warga Berhak Kompensasi, Praktisi Hukum: Semoga Masyarakat Gugat PT PLN Kalsel-Teng, Akan Kami Bantu

BANJARMASIN - Dampak pemadaman aliran listrik Minggu (19/1) kemarin, diharap…

Selasa, 21 Januari 2020 07:36

Pilkada 2020 Sebentar Lagi, KPU Ingatkan Cuti Petahana

BANJARMASIN – Bagi kepala daerah yang tahun ini kembali bertarung…

Selasa, 21 Januari 2020 07:29

Rp50 Miliar Sudah Dianggarkan untuk Pelebaran Jalan Handil Bakti, Tapi Masih Terkendala Pembebasan Lahan

\BANJARMASIN – Meski Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah…

Selasa, 21 Januari 2020 07:26

Sempat Nyatakan Tak Ingin Maju Pilkada Lagi, Guru Khalil Berubah Pikiran

MARTAPURA - Bupati Banjar H Khalilurrahman sepertinya berubah pikiran. Setelah…

Selasa, 21 Januari 2020 07:20

Parkir Motor RS Idaman Belum Ramah Pengguna: Tanpa Selasar, Pengunjung Basah Kehujanan

BANJARBARU - Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru jadi…

Selasa, 21 Januari 2020 07:15

Kurangi Kantong Plastik, DLH Bagi Bakul di Pasar Tradisional

BANJARMASIN - Pemko melanjutkan program pengurangan pemakaian kantong plastik di…

Selasa, 21 Januari 2020 07:00

Rawan Tergusur Pembangunan, 4 Sungai akan Dipasang Patok Beton

BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin…

Selasa, 21 Januari 2020 06:58

Kaum Buruh Unjuk Rasa, Tolak Omnibus Law

BANJARMASIN - Rencana Undang-Undang Omnibus Law yang berhubungan dengan ketenagakerjaan…

Selasa, 21 Januari 2020 06:55

Masih Banyak Warga Buang Sampah Tak Tepat Waktu, TPS Bakal Dirazia Lagi

BANJARMASIN - Masih banyaknya warga kota yang membuang sampah di…

Selasa, 21 Januari 2020 06:19
Pemkab Tanah Laut

Serahkan Dokumen Hibah Pagar Man ICT

PELAIHARI – Perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Laut (Tala)…

Dua Rumah Terbakar Habis di Desa Lano

Ketua Dekranasda Hj Anisah Rasyidah Wahid Ajak Pengrajin Kembangkan Sasirangan Motif Fauna 

Sempat Kejar-kejaran Dengan Terduga Pelaku Penyetruman

Sudah 30 Kepala Badut Diamankan, Tapi Masih Ada yang Nekat Beroperasi di A Yani

Balap Liar di Kawasan Murjani, 81 Remaja dan 59 Ranmor Diamankan

Ba'da Jumat, Polsek Banjarmasin Barat Bagikan Sembako dan Serukan Bahaya Hoax

Kopdar Bareng Komunitas Youtuber Borneo: Jadi Wadah Belajar dan Bermain

Gara-gara ini, Kalsel-Teng Gelap-gelapan

Haul Guru Diamankan 23.988 Petugas, Belum Termasuk 24 Ribu Relawan

Kecamatan Baru, Sigam Tak Punya PPK
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers