MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 05 Desember 2019 09:54
Daerah Diminta Tertibkan Nama Bangunan Berbahasa Asing
TEKANKAN BAHASA INDONESIA: Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar (kiri) didampingi Kepala Balai Bahasa Kalsel Imam Budi Utomo saat diwawancarai sejumlah awak media terkait Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, kemarin. | FOTO: SUTRISNO/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Pemerintah pusat benar-benar serius ingin menerapkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam praktiknya mewajibkan penamaan menggunakan bahasa Indonesia.

Pemerintah daerah pun diminta ikut mengawal penerapan Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 September 2019 tersebut, dengan cara menertibkan nama bangunan, sarana transportasi, hingga jalan yang menggunakan bahasa asing.

Permintaan itu diutarakan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar saat datang ke Banjarbaru menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di Balai Bahasa Kalsel, kemarin.

Dia mengungkapkan, pemerintah daerah sebaiknya bekerja sama dengan Balai Bahasa untuk menertibkan penamaan banyak hal yang menggunakan bahasa asing. "Sebab, dalam Perpres 63 Tahun 2019 sangat jelas disebutkan bahwa nama jalan, bangunan, permukiman, perhotelan, merek dagang dan lain-lain wajib menggunakan Bahasa Indonesia," ungkapnya.

Dijelaskannya, nama asing hanya boleh digunakan bagi bangunan atau tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. "Itupun penilaiannya sangat ketat dan harus ada penjelasannya," jelasnya.

Dadang berharap, masyarakat akan terus mengutamakan Bahasa Indonesia. Sebab, bahasa merupakan simbol negara yang harus dihormati dan dijaga. "Dan hanya bahasa kesatuan Bahasa Indonesia yang bisa menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke," bebernya.

Dia mengapresiasi Balai Bahasa Kalsel yang sudah menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Karena, melalui acara itu para peserta yang hadir mulai dari sastrawan, pegiat literasi, guru, dosen dan mahasiswa bisa tahu tentang isi Perpres 63 Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalsel Imam Budi Utomo lebih rinci menyampaikan, dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 ada sejumlah jenis bangunan dan jalan yang namanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pada pasal 33 ayat 2 misalnya, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen, atau permukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia," katanya.

Lanjutnya, jenis bangunan yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 tersebut yakni, perhotelan, penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monumen, waduk, bendungan, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga dan stadion olahraga.

"Rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks pemakaman, bangunan atau gedung lainnya juga namanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia," ujarnya.

Selain bangunan atau gedung, Imam menyampaikan, dalam Pasal 33 Perpres 63/2019, Bahasa Indonesia juga wajib digunakan pada nama jalan. "Jalan yang dimaksud yaitu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, tol, bebas hambatan hingga jalan khusus," bebernya.

Namun, dia menjelaskan, Perpres 63/2019 juga memberikan pengecualian untuk bangunan dan jalan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. "Bangunan dan jalan jenis tersebut boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Tapi harus ditulis dengan aksara latin," jelasnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak nama bangunan atau gedung yang menggunakan bahasa asing. Termasuk di Kalsel. "Contohnya saja nama hotel. Ada banyak tulisan hotelnya di belakang, layaknya bahasa asing," ujarnya.

Masih banyaknya nama bangunan yang menggunakan bahasa asing, menurutnya lantaran dalam UU 24/2009 tidak ada sanksi terhadap pelanggaran bahasa negara.

"Pemerintah pusat melalui Badan Bahasa hanya bisa mengimbau, memberikan pencerahan, dan memberikan penghargaan kepada lembaga, instansi dan swasta yang telah mengutamakan bahasa negara (bahasa Indonesia)," pungkasnya. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Kamis, 23 Januari 2020 14:52
Pemkab Balangan

Pasar Budaya Racah Mampulang Dilaksanakan Sekali Dalam Dua Pekan

PARINGIN - Bupati Balangan Ansharuddin, Selasa (21/1) kemarin membuka sekaligus…

Kamis, 23 Januari 2020 14:50
PARLEMENTARIA

Legislatif Sidak Puskesmas

PARINGIN - Komisi I DPRD Balangan melakukan monitoring ke UPT…

Kamis, 23 Januari 2020 13:10

2 Pasien Positif DBD di RSUD Datu Sanggul Rantau

RANTAU - Musim pancaroba telah tiba. Biasanya kasus Demam Berdarah…

Kamis, 23 Januari 2020 12:23

Tampil Berwibawa Pimpin Apel Siaga Bencana, Bupati Wahid Bilang Anggota Satgas itu Mulia

AMUNTAI - Dengan mengenakan baju dinas lapangan Badan Penanggulangan Bencana…

Kamis, 23 Januari 2020 11:05

Rumitnya Membangun Jalan Handil Bakti: Sudah Dibantu, Tak Siapkan Tim Penilai

Pelebaran Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti tahun ini, diprediksi tertunda.…

Kamis, 23 Januari 2020 11:03

Jika Honorer Benar-Benar Dihapus, Sekolah Terancam Kekurangan Guru

BANJARBARU - Kesepakatan antara Komisi II DPR RI bersama Kementerian…

Kamis, 23 Januari 2020 10:55

Momen HPN 2020, Strategis Bagi Daerah

BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Nor mengatakan momen…

Kamis, 23 Januari 2020 10:36

Calon Perseorangan Siap Pensiun Dini

BANJARMASIN - Tak seperti kandidat lain, yang masih kasak-kusuk mencari…

Kamis, 23 Januari 2020 10:16

Satpam Unjuk Kebolehan di Depan Polisi

BANJARMASIN - Pada hari ulang tahun Satpam ke-39, puluhan satpam…

Kamis, 23 Januari 2020 10:10

60 Ijazah Tertahan Dua Tahun, Dinas Pendidikan Malah Baru Tahu

BANJARMASIN - Selama dua tahun terakhir, SDN Pangeran 1 belum…

Pasar Budaya Racah Mampulang Dilaksanakan Sekali Dalam Dua Pekan

Legislatif Sidak Puskesmas

2 Pasien Positif DBD di RSUD Datu Sanggul Rantau

Tampil Berwibawa Pimpin Apel Siaga Bencana, Bupati Wahid Bilang Anggota Satgas itu Mulia

Rumitnya Membangun Jalan Handil Bakti: Sudah Dibantu, Tak Siapkan Tim Penilai

Jika Honorer Benar-Benar Dihapus, Sekolah Terancam Kekurangan Guru

Haul Sekumpul: Dilarang Pasang Atribut Politik

Cuma Bermodal Seragam Polisi, Pria ini Kumpulkan Duit, Sudah Lama Bercita-cita Tapi Tak Kesampaian

Momen HPN 2020, Strategis Bagi Daerah

Ketuanya Tersandung Kasus, Samahuddin: KPU Harus Tegas, Jangan Coreng Intregritas Lembaga
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers