MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Sabtu, 07 Desember 2019 12:11
Isu Deforestasi jadi Tantangan Pengusaha Sawit
ISU SAWIT: Sekretaris Jenderal Gapki, Agam Fatcurrochman (kanan) menyebut, Kampanye hitam soal perkebunan sawit membuat pihaknya terpukul.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Tak dapat dipungkiri, kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional cukup positif. Berada nomor dua setelah pertambangan yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Dari data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia 2-4 ton per hektare per tahun. Jumlah tersebut pun dinilai masih jauh dari potensial produktivitasnya yang bisa mencapai 25 ton per hektare per tahun.

Tapi saat ini pun kegalauan menyelimuti Gapki. Pasalnya, kampanye hitam soal perkebunan sawit di negeri ini begitu membuat pihaknya terpukul. “Isu deforestasi atau tudingan merusak hutan dan melenyapkan habitat hewan dilindungi menjadikan sawit Indonesia susah bersaing dengan negara Malaysia,” ujarnya.

Padahal sebutnya, menurut Sekertaris Jenderal Gapki, Agam Fatcurrochman, tak pernah ada yang terbukti perusahaan sawit di Indonesia yang membakar lahan dan hutan dengan sengaja untuk perkebunan sawit.

“Kalau kebakaran clear tidak ada perusahan yang melakukan pembiaran. Untuk isu deforestasi ini tidak bisa dikatakan demikian. Sejauh ini sawit dikembangkan mayoritas di bekas kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang berupa semak belukar,” terang Agam disela Focus Group Discussion (FGD) perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk membangun hutan lestari kemarin di Banjarbaru.

Dia menegaskan, setiap perusahan industri sawit di negeri ini harus diwajibkan memiliki area perlindungan konservasi, dan juga melakukan pengecekan karbon tinggi. “Sekarang sudah berhati-hati. Isu kampanye deforestasi sawit itu tidak benar adanya,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada 19 September 2018 lalu Presiden RI Joko Widodo meneken moratorium izin perkebunan sawit yang berlaku selama tiga tahun. Moratorium itu tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Soal ini, Agam memiliki pandangan sendiri. Menurutnya, moratorium izin sawit memang diterapkan pemerintah, namun untuk masyarakat masih diperbolehkan. “Inpres tersebut malah memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahan sawit mereka. Termasuk perusahaan, tak hanya fokus meluaskan lahan saja tapi meningkatkan pula produktivitas,” sebutnya.

Soal membangun hutan lestari, dia menambahkan, sejak awal para pengusaha memiliki kewajiban menjaga areanya. Salah satunya tak melakukan pembakaran lahan dan menjaga kawasan terdekat yang terbakar agar tak masuk ke area yang dimiliki. “Sekarang perusahaan sudah berhati-hati. Perusahaan juga diwajibkan memiliki area untuk perlindungan konservasi. Juga melakukan perlindungan terhadap area karbon tinggi,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi menerangkan, perkebunan sawit di Kalsel selain menjadi penopang ekspor nasional. Juga menyerap tenaga kerja yang sangat signifikan, jumlahnya mencapai 59.435 orang. “Untuk diketahui, sektor perkebunan sawit Kalsel menjadi penyumbang pendapatan daerah nomor dua setelah pertambangan,” terang Suparmi.

Dipaparkannya, luas area kelapa sawit di Kalsel mencapai 424.932 hektare. Terdiri dari perusahaan besar swasta (PBS) seluas 313.643 hektare, perusahaan besar Negara (PBN) seluas 6.489 hektare dan sebanyak 104.800 hektare diusahakan oleh rakyat. Dengan total produksi 1.110.372 ton CPO.

Isu negatif soal sawit menurutnya harus dijawab oleh pengusaha sawit. Pemprov sebutnya akan mendorong agar sawit terus menjadi komoditas unggulan. Dia memberi contoh seperti terus mengupayakan penerapan ISPO untuk semua PBS/PBN, meningkatkan pembangunan industri hilir/turunan dari CPO. Di Kalsel sendiri, saat ini baru dua perusahaan memiliki industri minyak goreng yaitu PT. Minamas dan PT. Sinar Mas.

Pihaknya juga ingin perusahaan terus membangun kemitraan permanen minimal selama 10 tahun dengan petani/pekebunan swadaya, dan mendorong peningkatan produksi energi terbarukan dari kelapa sawit menjadi campuran biodiesel B20, B30, B50 bahkan B100.

Sementara Kadishut Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq tak menampik, terjadinya kampanye hitam yang dihembuskan uni Eropa mengenai lahan sawit yang dikonversi dari lahan hutan. “Ini harus kita jawab. Memang banyak tantanganya,” ujarnya.

Dia menegaskan, justru dengan perkebunan sawit ini akan membangun lingkungan melalui lingkungan hutan. Yakni membuat aturan perkebunan sawit dengan parameternya, dengan hutan tetap lestari. “Ada areal Hutan tanaman industri (HTI) yang tidak mau berjalan karena minim pendanaan. Ini perlu dikombinasi dengan model bisnis sawit di kehutanan. Saat ini Perda tengah godok untuk memasukkan nilai-nilai kewajiban membangun lingkungan untuk pembangunan kehutanan,” terang Hanif. (mof/by/bin)


BACA JUGA

Kamis, 23 Januari 2020 10:02

Revitalisasi Sudimampir Harus Terwujud, Pemko Bisa Cabut HGB Pedagang

BANJARMASIN - Rencana pemko merevitalisasi Pasar Ujung Murung dan Sudimampir…

Kamis, 23 Januari 2020 10:01

Atap Rampung, Retribusi Pasar Tungging Bakal Dinaikkan

BANJARMASIN - Setelah pembangunan atap Pasar Tungging di Jalan Belitung…

Rabu, 22 Januari 2020 08:56

Zona Pajak Parkir Bakal Diperluas, Untuk Penuhi Target PAD

BANJARMASIN - Sadar dituntut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang…

Selasa, 21 Januari 2020 07:17

Said: Camat, Sisir IMB Pembatuan..!

BANJARBARU - Gaung Pemko Banjarbaru bakal menindak bangunan yang tidak…

Sabtu, 18 Januari 2020 09:52

Subsidi LPG Belum Dicabut Saja Sudah Berat, Apalagi Dicabut..!!

BANJARMASIN - Kabar pemerintah mengubah skema subsidi gas Liquefied Petroleum…

Sabtu, 18 Januari 2020 09:33

Jelang HPN, Manajemen Aston Hotel Banua Silaturahmi ke Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Menjelang perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang dilaksanakan…

Rabu, 15 Januari 2020 11:05

Emas Antam Kembali Melorot, Turun Drastis Rp11 Ribu per Gram

BANJARMASIN - Setelah pada perdagangan Senin (13/4) emas Antam turun…

Rabu, 15 Januari 2020 10:46

Bikin Gedung Parkir Baru Tapi Belum Penuhi IMB, Duta Mall Diberi Waktu Sebulan

BANJARMASIN - Manajemen Duta Mall (DM) diberi waktu satu bulan…

Selasa, 14 Januari 2020 12:50

Guru Honorer Naik Gaji, Pemprov Bakal Tambah Hingga Jadi Rp2,3 Juta per Bulan

BANJARMASIN – Setelah menaikkan tunjangan para ASN, tahun ini Pemprov…

Selasa, 14 Januari 2020 11:39

Harga Emas Antam Turun

BANJARMASIN - Emas Antam turun Rp2000 per gram  pada pembukaan…

Pasar Budaya Racah Mampulang Dilaksanakan Sekali Dalam Dua Pekan

Legislatif Sidak Puskesmas

2 Pasien Positif DBD di RSUD Datu Sanggul Rantau

Tampil Berwibawa Pimpin Apel Siaga Bencana, Bupati Wahid Bilang Anggota Satgas itu Mulia

Rumitnya Membangun Jalan Handil Bakti: Sudah Dibantu, Tak Siapkan Tim Penilai

Jika Honorer Benar-Benar Dihapus, Sekolah Terancam Kekurangan Guru

Haul Sekumpul: Dilarang Pasang Atribut Politik

Cuma Bermodal Seragam Polisi, Pria ini Kumpulkan Duit, Sudah Lama Bercita-cita Tapi Tak Kesampaian

Momen HPN 2020, Strategis Bagi Daerah

Ketuanya Tersandung Kasus, Samahuddin: KPU Harus Tegas, Jangan Coreng Intregritas Lembaga
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers