BANJARMASIN – DPD Partai Golkar Kalsel belum menetapkan pasangan Sahbirin Noor pada Pilgub 2020 mendatang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pun belum meneken siapa yang akan diusung mereka.
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalsel 2 DPD Partai Golkar Kalsel Puar Junaidi mengatakan, saat ini tahapan penjaringan tengah melakukan klarifikasi formulir pendaftaran yang masuk.
Tak hanya berkas formulir pendaftaran pemilihan calon wakil gubernur, berkas formulir kepala daerah pada Pilkada tahun 2020 mendatang pun bernasib sama. “Belum ditetapkan. Masih dilakukan penggodokan,” sebut Puar.
Selain melakukan verifikasi berkas pendaftaran, saat ini juga terangnya dilakukan penilaian hasil survei yang disampaikan para pelamar. “Kenapa belum. Karena berkas yang diteliti tak hanya berkas bakal calon wakil gubernur. Namun, berkas pendaftaran Pilkada di kabupaten dan kota,” terang Puar.
Menurutnya, penilaian hasil survei pun tak hanya melihat elektabilitas sang calon wakil. Namun, hasil survei berpasangan antara kepala daerahnya dan wakilnya. “Masih panjang tahapannya. Saat ini pun masih dilakukan konsolidasi dengan partai politik,” ujarnya.
Disinggung soal nama H Muhidin, Puar tak mau berkomentar. Menurutnya, bukan kapasitasnya menjelaskan soal lamaran yang disebutkan mantan wali kota Banjarmasin itu. “Saya malah tak tahu soal itu. Silahkan ke ketua saja,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, secara Muhidin mengatakan, baik dirinya maupun petahana sudah saling lamar. Muhidin sebagai Ketua DPW PAN Kalsel melamar ke DPD Partai Golkar Kalsel sebagai calon wakil gubernur. Sebaliknya, Golkar melamar ke PAN sebagai calon gubernur.
Dia sendiri sejak lama tak ngotot ingin maju menjadi bakal calon gubernur di Pilgub 2020 mendatang. Muhidin hanya ingin menjadi orang nomor dua, mendampingi Sahbirin untuk melanjutkan periode keduanya.
“Sepekan lalu formulir pendaftaran sama-sama menyerahkan secara internal dan hanya diwakili oleh staf partai saja,” terang Muhidin pada Kamis (5/12) tadi sembari mengatakan, berkas pendaftaran disampaikan ke DPP sebelum Rapimnas PAN pada 7 Desember. (mof/ran/ema)
