BANJARMASIN - Memasuki akhir tahun, pekerjaan proyek pemerintah pun akan berakhir. Sudah bukan rahasia lagi jika banyak pejabat nakal mengejar fee atau persenan terima kasih dari kontraktor.
Di Kalsel sendiri salah satu contoh adalah kasus mantan Bupati HST, Abdul Majid yang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus komitmen fee ini. Salah seorang kontraktor pekerjaan fisik yang mewanti-wanti identitasnya tak mau dikorankan mengungkapkan, soal komitmen fee proyek sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.
Meski sejak awal ada ikatan pertemanan antar kontraktor dan pemberi pekerjaan, namun sebutnya, tetap saja ada semacam fee. “Kecuali keluarganya sendiri. Kalau orang lain, mana mau kalau tak ada fee. Ya, semacam uang terimakasih,” bebernya.
Dikatakannya, komitmen fee nilainya bervariasi, ada yg hanya 5 persen, ada pula yang mencapai 10 persen, tergantung nilai proyek. “Susah kalau bicara fee ini. Meski sudah berjalan sesuai aturan. Tetap saja ada biaya lain untuk pemberi pekerjaan,” tukasnya.
Salah seorang kontraktor lain yang bergelut di bidang jalan dan jembatan mengatakan, fee proyek seperti pemulusan untuk mendapatkan pekerjaan lanjutan. “Berteman tak cukup. Ada orang lain yang perlu makan. Ini yang harus dipahami,” selorohnya.
Dia sendiri tak mau mengungkapkan bagaimana “uang terimakasih” ini diserahkan kepada pemberi pekerjaan. “Tak perlu diungkap ke publik. Manusia banyak akalnya,” tandasnya.
Pengamat hukum ULM, Ahmad Fikri Hadin mengatakan, komitmen fee ini sudah sangat familiar dan bukan hal baru. “Banyak kasus di pengadilan karena suap-menyuap. Artinya kasus ini bukan barang baru,” sebutnya. (mof/ran/ema)
