BANJARMASIN - Keluarnya surat edaran Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina terkait larangan pemakaian seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi tenaga kerja honor memancing polemik.
Salah satunya dari Anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Habib Abdurrahman Bahasyim yang akrab disapa Habib Banua.
Dia menilai larangan tertanggal 10 Desember itu sangat tidak penting. Tidak mendesak bagi kebutuhan warga Banjarmasin saat ini.
"Peraturan baru ini bukan sesuatu yang urgen dan substantif. Yang perlu dipikirkan dari ASN dan honorer adalah kinerja mereka, bukan pakaian mereka. Apakah bisa memenuhi harapan masyarakat yang mempercayakan kemajuan Banjarmasin kepada mereka," ujar Habib Banua, kemarin (11/12).
Menurutnya, lebih baik wali kota fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik yang bekerja di Balai Kota, kantor kecamatan, sampai kelurahan. "Hingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.
Dia geli dengan urusan seragam ini. "Apa parameternya? Hingga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia ASN dan honorer," tambahnya.
Dia khawatir, masalah ini bakal menjadi bumerang bagi pemko. Sekalipun tujuannya menegakkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kedisiplinan PNS. Lantaran memicu opini negatif dari masyarakat.
"Karena di Banjarmasin masih banyak menyangkut hajat masyarakat yang sangat memerlukan kebijakan dari pemko," tukasnya.
Terkait aturan itu, Ririn, salah seorang pegawai honorer mengaku tak bisa protes dengan kebijakan wali kota tersebut.
"Senin sampai Selasa kami memakai kemeja bebas dan pantas. Warna apa saja yang penting polos, tapi celananya hitam. Lalu Rabu memakai kemeja putih, celana hitam. Kamis baru memakai Sasirangan," ungkapnya. (hid/fud/ema)
