BANJARMASIN – Tinggal hitungan hari, tahun anggaran 2019 akan berakhir. Sementara, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) belum 100 persen. Dari data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, hingga akhir November tadi, baru terealiasi 90,25 persen atau Rp650,9 miliar.
Untuk diketahui, target penerimaan tahun ini di sektor PKB jumlahnya Rp721.352.000.000. Dari 14 unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) se Kalsel, realisasi empat UPPD masih di bawah 90 persen.
Tak hanya mengejar target PKB. Pemprov juga mengejar pemasukan daerah melalui penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tahun ini target penerimaan BBNKB sebesar Rp559.701.000.000. Sementara, hingga akhir November tadi, baru terealisasi sebesar 88,66 persen atau Rp496,242 miliar.
Menariknya, dipenerimaan BBNKB ini ada tiga UPPD sudah tercapai bahkan melebihi dari target. Tiga UPPD itu adalah UPPD Kandangan yang sudah merealisasikan 100,22 persen atau Rp16,614 miliar, UPPD Barabai yang sudah merealisasikan 100,93 persen atau Rp15,193 miliar dan UPPD Batulicin yang sudah merealisasikan 100,74 persen atau Rp56,929 miliar. “Tapi secara akumulasi capaian masih di bawah 90 persen,” ucap Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji.
Pria yang akrab disapa Utam itu mengatakan, keterlambatan realisasi yang ada ini bersinggungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini. “Kemampuan membayar pajak dan daya beli masyarakat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan yang hanya 3,72 persen,” ujarnya.
Namun, di sisa waktu beberapa hari ini ini, pihaknya optimis bisa mendongkrak penermiaan PKB dan BBNKB ini. Di angka 98 persen saja sudah cukup, dan itu sama seperti tahun lalu,” tukasnya.
Seperti diketahui, menggenjot penerimaan BBNKB, sejak 5 Agustus lalu hingga akhir tahun mendatang, pemprov membebaskan pokok BBNKB. Selain itu pemprov juga membebaskan denda bea balik nama dari nomor polisi luar Kalsel. (mof/ran/ema)
