BANJARMASIN – Belum adanya payung hukum yang kuat terhadap profesi kefarmasian. Itu membuat mahasiswa yang memilih kuliah di bidang obat-obatan tersebut galau.
Beberapa waktu lalu, mahasiswa farmasi di Indonesia kompak turun ke jalan menyuarakan aspirasi agar pemerintah segera membuat regulasi tentang kefarmasian. RUU Kefarmasian sebenarnya sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode lalu. Namun, ketika itu belum menjadi pembahasan prioritas.
“Kami telah bertemu dengan Komisi IX DPR RI. Kami diberitahu bahwa pembahasan RUU Kefarmasian pada tahun 2020 menjadi salah satu prioritas,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Syaifuddin, kemarin (16/12) sore.
Lutfi berharap rencana DPR RI ini dapat mengobati kegalauan mahasiswa farmasi di Kalsel. “Insya Allah pada tahun 2020 sudah diundangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 250 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Farmasi Kalsel berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa (12/11) pagi. Mereka menuntut cepat disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kefarmasian.
Mereka berorasi menyampaikan keluh kesah terkait masa depan profesi kefarmasian. Koordinator lapangan (Korlap), Ramadhani mengatakan RUU Kefarmasian sangat penting untuk melindungi profesi apoteker. Bahkan melindungi kesehatan masyarakat dan penggunaan obat.
Sebenarnya apoteker punya kewenangan mengawasi peredaran obat-obatan. Berhubung tak ada payung hukum, dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Banyak sekali bidang farmasi yang tidak adil bagi profesi seperti mereka.
“Kami menuntut kepada anggota DPR RI yang baru agar melakukan perumusan pembahasan yang baru,” desaknya kala itu.(gmp/dye/ema)
