BANJARMASIN - DPRD Provinsi Kalsel menyoroti kredit macet Bank Kalsel. Wakil rakyat mendesak agar dilakukan evaluasi karena kredit macet yang nilainya mencapai ratusan miliar menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuangan Pemprov Kalsel tahun 2019.
“Hasil LHP, ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki. Terutama menyangkut Bank Kalsel, ada Rp400 miliar kredit macet,” kata Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, kemarin (17/12).
Politisi dari Fraksi Golkar ini mengatakan persoalan kredit macet memang tidak hanya dihadapi Bank Kalsel saja. Tapi, seluruh bank. “Sejatinya bisa ditekan,” harapnya.
Sudah menjadi tugas legislatif melakukan pengawasan. Jika memang ditemukan ada kelemahan-kelemahan, harus segera dicari solusinya. “Solusinya adalah dilakukan penagihan dan lelang agunan yang macet,” tegasnya.
Direktur Bank Kalsel, Agus Syabaruddin tak menepis ketika dikonfirmasi terkait angka kredit macet di kantor Bank Kalsel Cabang Jakarta yang mencapai Rp400 miliar. “Namun persoalan itu terjadi bukan di masa kepemimpinan saya,” ujarnya.
Meski begitu, benang kusut peninggalan kepemimpinan sebelumnya bertahap sudah mulai dibenahi. Tim kredit sudah melakukan penagihan-penagihan terhadap nasabah kredit macet. Bahkan sudah ada yang sampai ke ranah hukum, dan bangunannya disita untuk dilelang. “Sisanya sekitar Rp130 miliar.
Informasinya akhir Desember ini akan ada yang membayar. Kalau itu sudah dibayar, habis semua kredit macetnya,” jelasnya.
BPK merekomendasikan agar melakukan pembenahan SOP, kualitas kredit, hukum, dan monitoring. Menurut Agus, rekomendasi ini positif. “Masukan dari BPK RI sudah dilakukan dan sejalan yang kami canangkan dalam satu tahun ini,” tuntasnya.(gmp/dye/ema)
