BANJARMASIN – Bagi sebagian orang akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk liburan. Tak terkecuali bagi para pejabat pemerintah. Sudah bukan rahasia lagi jika jelang akhir tahun, intensitas pejabat publik yang keluar daerah meningkat. Mereka menggunakan modus-modus perjalanan dinas untuk bisa berplesiran gratis.
Soal ini, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris menegaskan, sejak lama gubernur memerintahkan kepada semua pejabat untuk berkonsentrasi mempercepat realisasi serapan keuangan dan fisik.
Bahkan, seruan untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah terangnya tak hanya bulan Desember ini. Namun, sejak November lalu untuk mengurangi kegiatan ke luar daerah. “Sudah disampaikan secara lisan saat rapat koordinasi serapan keuangan dan fisik lalu,” terang Haris.
Diterangkannya, perjalanan dinas pejabat sejatinya tak hanya di akhir tahun, namun juga di awal tahun. “Sekarang sangat selektif soal perjalanan dinas. Kami mencoba meminimalkan untuk hal-hal yang bisa dilakukan tanpa perjalanan dinas,” sebutnya.
Pemprov sendiri tegasnya, merespon imbauan Presiden agar kepala daerah beserta jajarannya bisa mengurangi perjalanan dinas. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pejabat memilah yang mana lebih penting saat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. “Kalau tak urgen kan bisa saja hanya melalui surat,” cetusnya.
Pengajuan perjalanan dinas sendiri harus mendapat persetujuan Sekda. Tanpa stempel izin, perjalanan dinas pun dianggap illegal.
Terpisah, pengamat pemerintah FISIP ULM, Gazali Rahman mengatakan, liburan adalah hal wajar. Namun, jika liburan dilakukan dengan memanfaatkan modus perjalanan dinas, tentu akan mencoreng institusi pemerintahan.
Pejabat publik tentu akan menjadi sorotan ketika liburan. Terlebihi ketika ke luar negeri. Masyarakat pun akan bertanya-tanya, apakah liburan dengan dana sendiri atau menggunakan uang negara. “Publik pasti bertanya, bahkan ada yang menganggap hanya menghabiskan anggaran. Padahal bisa saja mereka dengan uang sendiri,” ujar Gazali.
Untuk meminimalisir hal ini terjadi perlu pengawasan tak hanya dari internal pemerintahan, juga dari pihak eksternal. “Liburan adalah suatu kebutuhan. Wajar jika ingin plesiran, setelah awal tahun hingga akhir tahun dijejali pekerjaan dengan rutinitas tinggi,” tandasnya. (mof/ran/ema)
