MANAGED BY:
KAMIS
23 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Jumat, 20 Desember 2019 06:28
PKL Dilarang Mangkal di Areal Bandara Baru, Jika Bandel, Dagangan Bisa Disita
DITEGUR: Aparat Satpol PP Banjarbaru menegur salah satu pedagang PKL yang berjualan di kawasan terminal baru bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru beberapa waktu lalu. | Foto: Satpol PP Banjarbaru for Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Semenjak beroperasi dari tanggal 10 Desember 2019 lalu. Keberadaan terminal baru bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru jadi pusat perhatian.

Terlebih, pada Rabu (18/12), bandara dengan sebutan "Jewel of Borneo" ini diresmikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa menteri.

Euforia bandara anyar ini memang luar biasa. Selain diisi oleh beberapa warga yang ingin mengabadikan momennya dengan latar bandara. Areal bandara juga tampak dihiasi oleh beberapa PKL (Pedagang Kaki Lima).

Meski telah disterilkan saat Presiden bakal datang dalam peresmian. Namun keberadaan PKL ini tampak terpantau kembali. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di awal-awal.

"Tadi siang hari ada beberapa saya lihat. Saya sempat singgah juga beli minum. Katanya sempat dilarang, tapi ini nekat jualan lagi karena tempatnya lumayan ramai," kata Hernida, warga Kuranji Landasan Ulin.

Memang saat dalam pantauan, masih tampak beberapa. Salah seorang pedagang PKL pun mengaku mengetahui terkait larangan ini. "Tapi ya mau bagaimana mas. Usaha saya di sini, kalau di tempat lain agak sepi," kata seorang PKL saat ditanya.

Kemarin (19/12), Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Banjarbaru, Abdul Basid menegaskan bahwa PKL tidak diperkenankan berjualan di kawasan sekitar bandara.

Hal ini pun katanya juga sudah dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang juga dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. "Ini memang seperti fenomena. Sesuai arahan Pak Sekda, dipastikan di sana (areal bandara) dilarang berjualan. Karena melanggar Peraturan Daerah," katanya.

Pihaknya Disdag sendiri kata Basid telah melakukan penindakan. Yakni bersama Satpol PP Banjarbaru serta Dishub Banjarbaru ketika persiapan kedatangan Presiden. "Sudah disterilkan, bahkan ada spanduk larangan berjualan di areal sana. Artinya sudah jelas, tidak diperbolehkan," tambahnya.

Selain didasari Perda yang berlaku. Hal ini tegas Basid juga mencegah kawasan di sana tampak kumuh dengan keberadaan para PKL. "Dikhawatirkan juga bakal jadi parkir liar. Ini yang kita cegah."

Disdag Banjarbaru klaimnya telah mendata beberapa PKL yang kedapatan mangkal di sana. Yakni didata dan diminta fotokopi KTP dari pedagang. Apabila terbukti melanggar lagi, maka pihaknya katanya akan mengambil tindakan tegas.

"Tentu kita bersama tim gabungan akan menggelar patroli ke daerah sana. Ini untuk memastikan tidak ada lagi PKL yang berjualan di sana, karena memang tidak boleh," pungkas Basid.

Sementara itu, Kasat Pol PP Banjarbaru, Marhain Rahman saat dikonfirmasi dari sisi penegakan dan penertiban juga mengatakan hal senada. Dipastikannya bahwa kawasan tersebut akan jadi salah satu prioritas patroli aparat.

"Memang kita sudah tertibkan, tetapi informasinya ada kembali. Nah tadi juga ada rapat soal ini, kita akan menggelar patroli rutin di sana. Karena memang tidak boleh di sana ada aktivitas PKL," tegasnya.

Karena adanya fenomena PKL ini. Sekarang, kawasan areal bandara jadi wilayah baru patroli Satpol PP. "Untuk penindakannya kita bertahap, dari teguran lisan, tertulis sampai kalau masih kedapatan melanggar kita bisa sita dagangannya," pungkas Kasat.

Terpisah, Kepala Komunikasi dan Legal Angkasa Pura Bandara Syamsuddin Noor, Aditya Putra Patria menjawab jika memang sebetulnya areal bandara tidak boleh ada aktivitas PKL.  "Sebetulnya kalau di area kami tidak boleh ada PKL. Karena sudah ditentukan mana area pelayanan, mana area komersil serta sirkulasi," katanya.

Menurut Aditya, bahwa untuk wewenang penertiban PKL bukan dari pihak Angkasa Pura. Melainkan jawabnya sudah masuk wewenang Pemda. "Iya sudah wewenang Pemda (Pemerintah Daerah). Areal kita sampai pintu gerbang masuk saja," katanya. (rvn/ram/ema)


BACA JUGA

Selasa, 21 September 2021 13:56

Ditegur Satpol PP, Izin Caviar pun Disoal

BANJARMASIN – Pengelola tempat hiburan malam (THM) yang melabrak PPKM…

Senin, 20 September 2021 13:46

Hiswana Usul Naikkan Gas 3kg, Pakar: Pemprov Harus Melihat Keadaan

BANJARMASIN – Pakar ekonomi Gusti Suryasari Rahmatiilah merespons usulan Hiswana…

Sabtu, 18 September 2021 19:00

Ingin Buka, Museum Tunggu Izin

BANJARBARU - Hampir dua tahun sudah Museum Lambung Mangkurat di…

Jumat, 17 September 2021 21:01
PLN Kalselteng

PLN Kalselteng Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Kalteng

PALANGKA RAYA - Tidak hanya fokus melakukan memulihkan pasokan listrik,…

Jumat, 17 September 2021 13:32

Belum Pasti Kapan Bioskop Buka

BANJARBARU - Mulai kemarin (16/9) bioskop di seluruh Indonesia dibuka…

Kamis, 16 September 2021 18:58

Pelaku Usaha Minta Jangan Diketati Lagi

BANJARMASIN - Turunnya level PPKM di Banjarmasin dan Banjarbaru disambut…

Kamis, 16 September 2021 15:39

Ada Wacana Kenaikan Tarif Air Leding, PDAM: Pemprov Lebih Tahu

BANJARMASIN – Wacana kenaikan tarif air leding menghebohkan media sosial.…

Kamis, 16 September 2021 15:34

Harga Elpiji Ingin Dinaikkan, Momennya yang Tidak Tepat

BANJARMASIN – Usulan Hiswana Migas Kalsel untuk menaikkan harga eceran…

Rabu, 15 September 2021 09:44

Pandemi, Baayun Maulid di Masjid Banua Halat Kembali Ditiadakan

RANTAU – Pelaksanaan Baayun Maulid belum bisa di gelar pada…

Selasa, 14 September 2021 17:46

Ternyata Bukan Cuma Isu, Hiswana Minta HET Gas 3 Kg Dinaikkan

BANJARMASIN - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kalsel…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers