BANJARMASIN -Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri. Meski begitu, sebagian partai ada yang menolak.
DPD PDIP Kalsel, misalnya. Dengan tegas menolak mengusung calon kepala daerah mantan terpidana korupsi.
“Jika ada bakal calon yang maju, namun mantan koruptor, PDIP tidak akan merekomendasikan," kata Sekretaris DPD PDIP Kalsel, Syaripuddin, kemarin (20/12).
Ini sesuai arahan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang menginstruksikan kepada seluruh DPD. Seorang calon pemimpin harus memiliki rekam jejak yang jelas dan bersih dari korupsi. Dengan begitu akan mendapat kepercayaan yang kuat dari masyarakat. “PDIP mengharapkan calon pemimpin yang memiliki track record bagus,” ujar pria yang biasa di sapa Dhin ini.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengatakan sejauh ini sudah ada sejumlah kader partai yang dibentuk Megawati Soekarnoputri ingin maju pada Pilkada mendatang. Nama-nama bakal calon tersebut masih diproses di pusat. Sejauh ini belum ada yang terindikasi terlibat kasus pidana korupsi. “Proses rekomendasi siapa yang diusung pada Pilkada 2020 masih berproses DPP,” ujarnya.
Dhin berharap lebih banyak kader PDIP yang berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Banua ini. Bahkan kalau bisa menjadi pemenang pada Pilkada. “Kami berharap akan lebih banyak kader yang terpilih,” tegasnya.
Bila PDIP tidak cukup kursi, pihaknya mengarahkan setiap kader yang ingin maju di Pilkada untuk terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Supaya bisa berkoalisi maju mengusung bakal calon. “Diperkirakan Januari 2020, akan diumumkan dukungan PDIP untuk calon kepala daerah di Pilkada mendatang," hitungnya. (gmp/ema)
