BANJARMASIN - Sepanjang 2019, Ombudsman Perwakilan Kalsel mencatat banyak laporan. Aduan terbanyak adalah soal PDAM, kepegawaian, pertanahan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Sejak Januari hingga 20 Desember tadi, setidaknya ada 226 kunjungan masyarakat. Laporan yang diterima berjumlah 167. Aduan langsung sebanyak 116, dan laporan tembusan berjumlah 51.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyebut laporan menyangkut PDAM lebih banyak soal kualitas air. Terutama ketika terjadi kemarau panjang tadi. "Selain itu juga ada soal kebocoran pipa, dan pelayanan air di wilayah Banjarbakula," katanya.
Untuk masalah kepegawaian, kebanyakan tentang status guru honorer. Lalu penerimaan CPNS, akreditasi kampus, disabilitas, dan beberapa persoalan lainnya. "Contohnya seperti penetapan sertifikasi guru non PNS, kemudian tenaga kontrak, gaji ke 13, dan tunjangan hari raya," sebutnya.
Bagaimana tentang pertanahan? Ini masalah klasik. Problem tumpang tindih kepemilikan lahan yang masih banyak terjadi. "Selain itu soal SHM yang belum terbit, dan penundaan berlarut," ungkapnya.
Di sektor pendidikan, Majid menyebut juga problem lama. Soal dugaan pungli di sekolah. "Laporan seperti itu juga masih ada," ucapnya.
Selain itu, juga ada problem lain di sekolah. Soal ijazah yang ditahan, guru tak mengajar, dan murid yang diberhentikan.
Terkait ketenagakerjaan, kebanyakan juga problem lama. Soal tingkah laku perusahaan yang seenaknya pada karyawan. "Misalnya saja soal pemberhentian tenaga kontrak secara sepihak dan perlindungan tenaga kontrak," bebernya.
Semua laporan itu sudah ditindaklanjuti. Paling tidak ada 146 aduan dinyatakan selesai. Kalaupun ada yang masih proses tinggal 21 saja.
2018 lalu, Ombudsman hanya menerima sebanyak 125 laporan. Artinya, tahun ini bertambah 42 aduan. "Jumlah laporan yang ditangani tahun ini meningkat 35% dari tahun sebelumnya," bandingnya.(nur/dye/ema)
