BANJARMASIN – Luas hutan dan lahan yang terbakar saat Karthutla tahun ini ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Tahun 2019 ini, hutan dan lahan yang terbakar mencapai 7.099,46 hektar. Sementara tahun lalu luasnya hanya 3.913,17 hektar.
Dampak musim kemarau yang cukup panjang salah satu faktor utama penyebab. Sehingga susahnya mencari air untuk melakukan pemadaman. “Tahun ini dipengaruhi fenomena La Nina Moderat. Sehingga lebih panas jika dibandingkan tahun lalu,” terang Kepala BPDB Kalsel, Wahyuddin di sela Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla 2019 di Banjarbaru kemarin.
Dari sejumlah kasus tersebut, Kabupaten Tanah Laut paling luas lahannya terbakar, mencapai 1.317,75 hektare, disusul Kabupaten Banjar dengan luas lahan terbakar mencapai 1.228,55 hektare dan Kabupaten Tapin dengan luas 964,06 hektare.
Sementara, untuk luas kebakaran hutan, Kabupaten Barito Kuala menjadi penyumbang tertinggi, luas hutan yang terbakar mencapai 114,75 hektare disusul Kabupaten Banjar seluas 69 hektare dan Balangan seluas 63,72 hektare.
Fenomena La Nina moderat tahun ini sebut Wahyuddin, sangat berdampak dengan keringnya lahan. Sehingga sangat mudah terbakar. “Penanganan Karhuta tahun ini cukup susah. Sumber air juga kering. Petugas pun kesusahan,” tukasnya.
Saking susahnya mencari sumber air di area terdekat Karhutla. Pemprov melalui BPBD bahkan sampai meminta bantuan heli water boombing kepada BPNPB. Sebanyak 6 unit heli water boombing saat itu dikirimkan ke Kalsel termasuk 2 unit heli patroli. “Sudah sangat maksimal. Tapi keringnya lahan, membuat cepatnya terjadi Karhutla,” kata pria yang akrab disapa Ujud itu.
Meski ditopang dengan bantuan heli water boombing, tetap saja ada kendala lain saat penanganan Karhutla tahun ini. Seperti sulitnya akses, minimnya sarana, prasarana, tenaga dan dana, hingga luas kawasan yang terbakar tak sebanding dengan jumlah petugas.
Berbicara penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan, sepanjang tahun ini ada sebanyak 58 kasus yang dilidik dan sudah tiga kasus yang masuk dalam tahap penyidikan.
Dari 58 kasus ini, paling tinggi temuan ada di Polres Banjar, sebanyak 20 kasus disusul Polres HSS 9 Kasus dan Polres Kotabaru, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara masing-masing 5 kasus.
Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris berharap, penanganan Karhutla tahun depan harus lebih matang. Dia menekankan, jangan sampai terlambat sehingga berdampak terhadap masyarakat. “Jangan sampai karena keterlambatan penanganan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tekan Haris.
Haris menyebut, dampak nyata Karhutla lalu adalah sangat banyak penerbangan yang tertunda, yakni hingga 76 penerbangan. Belum lagi soal kerusakan alam hingga gangguan kesehatan. “Harus diperbaiki lagi tahun depan. Pengalaman tahun ini harus menjadi catatan bersama,” tegasnya. (mof/ran/ema)
