BANJARMASIN - Ada kabar baik dari Balai Kota. Pemko Banjarmasin akan menambah 5.000 slot jaminan iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Rencana itu bakal direalisasikan tahun ini.
Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto mengungkapkan, 2019 lalu sudah ada 10 ribu warga miskin yang dijamin. “Jadi totalnya menjadi 15 ribu orang," ungkapnya.
Tak hanya dari pemko. Jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga datang dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai 40 ribu orang. Jika ditotal keseluruhan, artinya ada 55 ribu warga miskin yang dijamin gratis.
“Sudah sangat banyak warga kita yang mendapat jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” sebut Iwan.
Ini belum termasuk warga yang mendapat jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di luar dari BPJS Kesehatan.
Iwan menjelaskan, pada bagian ini Dinsos hanya melakukan verifikasi terhadap warga miskin yang perlu dibantu. Soal pembayaran, ditanggung oleh Dinas Kesehatan.
“Kami melakukan verifikasi data itu sangat teliti. Bahkan langsung mendatangi rumah pemohon. Tim verifikasinya juga ada disetiap kelurahan. Agar tahu betul kondisi pemohon," jelasnya.
Terkait hal itu, Ketua Komisi IV Matnor Ali meminta Dinsos serius dalam verifikasi. Memilah agar bantuan tepat sasaran. Diberikan kepada warga miskin, bukan malah jatuh ke tangan warga mampu.
“Kami minta Dinsos jemput bola. Ketika menerima data dari rukun tetangga atau kelurahan, harus diverifikasi lagi. Lakukan survei," kata politikus Partai Golkar itu beberapa waktu lalu.
Matnor tegas soal ini. Ia tak mau jaminan itu salah sasaran. Lantaran instansi penanggung jawab tak bekerja maksimal. "Dampaknya tak sederhana. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial," tambahnya.
Semua bergantung kepada Dinsos. Karena merekalah yang bertanggungjawab untuk memilah. "Kalau Dinsos selektif, tingkat di bawahnya juga tak bisa main-main. Karena yang menyetujui atau tidaknya, tetap wewenang Dinsos," pungkasnya. (nur/fud/ema)
