PARINGIN – Selama tahun 2019 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan bersama eksekutif, telah menyetujui lima Peraturan Daerah.
Adapun peraturan yang telah disetujui diantaranya yaitu Perda pemberian penghargaan bagi para pendiri dan tujuan pembentukan Kabupaten Balangan. Perda penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Kemudian, Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2018, Perda perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2019. Dan, APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 untuk tahun anggaran 2020.
Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan mengungkapkan, pada tahun 2020 ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, merencanakan program pembentukan Perda sebanyak 45 buah, terdiri dari 6 buah inisiatif DPRD Balangan dan 39 buah Raperda usulan dari kepala daerah.
Selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Balangan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bersama-sama melaksanakan pembahasan dan kesepakatan bersama yang disusun berdasarkan RKPD untuk membahas dan memberikan persetujuan bersama terhadap rancangan APBD.
“Sedangkan Perubahan APBD serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Balangan telah melaksanakan monitoring lapangan baik itu ke desa maupun SKPD,” katanya.
Terkait kejadian atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, maka DPRD juga mengadakan rapat kerja dengan SKPD terkait dan rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah dan perwakilan masyarakat.
“DPRD Balangan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (why/ema)
