BANJARMASIN - Wacana pembangunan jalan alternatif baru menuju bandara internasional Syamsuddin Noor menuai pro dan kontra di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. Ada instansi yang mendukung, ada pula yang menyarankan untuk membenahi jalan yang sudah ada.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Rusdiansyah jika pembangunan jalan alternatif menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sama saja memberatkan daerah.
Lebih baik dananya digunakan untuk membenahi jalan baru di kawasan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum yang berada di Km 17, Kabupaten Banjar. Saat ini jalan di sana masih belum rampung.
“Konsentrasi saja memperbaiki jalan yang direncanakan sejak awal,” tegasnya.
Menurut dia, Jika pembangunan itu karena banyak masyarakat yang mengeluh soal jarak tempuh yang jauh, berbelok-belok dan kurangnya rambu-rambu penerangan jalan, Rusdi berpikir lebih baik membebaskan lahan untuk meluruskan jalan menuju bandara.
Sementara Jalan Sambang Lihum masih dalam pengerjaan, masyarakat yang ingin menuju bandara bisa melintas jalan Golf, Landasan Ulin, dan Jalan Karet, Balitan, Kota Banjarbaru.
“Jika membangun baru pasti ada pembebasan lahan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin biaya yang dikeluarkan daerah akan lebih murah,” terangnya.
Rusdi mengaku bingung, jarak tempuh akses jalan alternatif baru yang akan dibangun disebut lebih pendek, padahal jalan utamanya tetap menggunakan Jalan Ahmad Yani. “Karena tujuan awal pembangunan jalan yang ada untuk memecah arus lalu lintas yang terkonsentrasi di Jalan Ahmad Yani,” cetusnya.
Dia berjanji, jika jalan Sambang Lihum rampung pada tahun depan, rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalannya segera dipasang. Sehingga masyarakat bisa dengan tenang melintas di jalan tersebut. “Program 2020 ada 300 biji lampu penerangan jalan Sambang Lihum,” ujarnya.
Diminta tanggapan nya mengenai hal tersebut, Komisi III tampaknya belum berani berkomentar banyak, dan memilih menunggu hasil kajian dari Pemko Banjarbaru dan Dinas PUPR Kalsel.
“DPRD akan meminta kajian, karena membuat jalan baru dengan pembesaran jalan yang ada akan lebih mahal karena NJOP,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani. (gmp/ema)
