MANAGED BY:
KAMIS
09 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 13 Januari 2020 11:29
Ternyata Meratus Masih Belum Aman, Meski Gugatan Sudah Dikabulkan MA
Meski putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan gugatan Walhi Kalsel ternyata itu belum memastikan Pegunungan Meratus aman dari eksploitasi.

PROKAL.CO, BANJARBARU - Meski putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan gugatan Walhi Kalsel ternyata itu belum memastikan Pegunungan Meratus aman dari eksploitasi.

Pandangan tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Supiansyah Darham. Menurutnya, Meratus belum aman lantaran Kementerian ESDM dan PT MCM masih punya kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA yang mengabulkan kasasi Walhi.

"Kalau misal tergugat mengajukan PK dan dikabulkan MA, maka Walhi kalah. Dan SK ESDM tidak jadi dibatalkan," katanya kepada Radar Banjarmasin.

Dia menjelaskan, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Kalaupun nantinya tergugat dalam hal ini Kementerian ESDM dan PT MCM mengajukan PK, pria pemilik Kantor Hukum Supiansyah SE, SH ini berharap agar hakim MA menolaknya. "Semoga saja MA berfikiran bahwa tambang itu banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, sehingga PK ditolak," bebernya.

Dia menyampaikan, PK merupakan langkah terakhir dalam sebuah perkara. Jika MA mengabulkannya, maka habis sudah kesempatan Walhi untuk menggugat SK Kementerian ESDM. "Karena setelah PK, kasus sudah inkrah," ucapnya.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan bahwa sudah menjadi hak tergugat kalau memang ingin mengajukan PK. "Akan tetapi kami berharap agar mereka sadar diri untuk tidak melakukan itu (mengajukan PK)," paparnya.

Apalagi melihat kondisi lingkungan di Kalsel yang tata kelola tambangnya carut-marut, menurutnya jangan lagi sampai ada tambang baru yang beroperasi. "Apalagi di Pegunungan Meratus yang merupakan atap Kalsel. Jika daerah ini tetap ditambang, maka Kalsel terancam bencana," sebutnya.

Lalu bagaimana dengan respon Pemprov Kalsel terkait kasasi Walhi yang dikabulkan MA? Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto melalui Kabid Minerba Gunawan Harjito ternyata belum mengetahui terkait putusan MA tersebut. "Saya belum bisa memberi komentar, karena saya belum dapat keputusan MA itu. Nanti kalau sudah ada baru saya jelaskan," katanya.

Ditanya apakah ada langkah dari pihak Dinas ESDM supaya tidak ada lagi SK operasi produksi yang terbit, jika memang nantinya SK milik PT MCM dicabut. Dia juga enggan berkomentar. "Saya belum tahu hal itu. Nanti saya pelajari lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, perjuangan panjang Walhi Kalsel dalam upaya menggugat Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining (MCM) atas terbitnya SK Menteri ESDM tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PT MCM, menjadi tahap kegiatan operasi produksi di kawasan Pegunungan Meratus, akhirnya membuahkan hasil. Upaya hukum asasi yang diajukan Walhi ke Mahkamah Agung (MA) melalui PTUN Jakarta telah dikabulkan.

Dengan demikian, objek sengketa SK Menteri yang memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk mulai melakukan proses penambangan akhirnya gugur secara hukum.

Polemik ini sendiri dimulai sejak tahun 2017 silam. Saat itu, Menteri ESDM menerbitkan surat bernomor SK: 441.K/30/DJB/2017 yang memberikan izin produksi kepada PT MCM. Saat itu, kampanye Save Meratus pun digalang para aktivis dan pegiat lingkungan untuk melawan adanya potensi pertambangan di Meratus.

Upaya hukum pun dilakukan. Walhi mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta atas Kementerian ESDM. Gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Walhi mengajukan banding PT TUN Jakarta namun, PT TUN malah menguatkan putusan PTUN. Upaya terakhir, Walhi akhirnya mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Rabu, 08 April 2020 13:02
Pemkab Balangan

17 Tahun Balangan, Pembangunan Infrastruktur Terus Berkesinambungan

INFRASTRUKTUR fisik dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan untuk…

Rabu, 08 April 2020 11:59

Lab Corona Banjarbaru Sudah Resmi Beroperasi

BANJARBARU – Pemprov Kalsel saat ini bisa lebih cepat mengetahui…

Rabu, 08 April 2020 11:41

MUI: Boleh Jumatan di Luar Zona Merah

BANJARMASIN – Setelah mengimbau agar salat Jumat digantikan dengan salat…

Rabu, 08 April 2020 11:34

1 Pasien Batola Positif Corona, Gugus Tugas Minta Jangan Ada penolakan Pemakaman

MARABAHAN - Tercatat sebagai Kabupaten yang paling sedikit menyumbang ODP…

Rabu, 08 April 2020 11:10

Banjarmasin Luncurkan Situs Tracking Corona; Detail dan Real Time

BANJARMASIN - Pemko membuat website khusus untuk informasi COVID-19. Baru…

Rabu, 08 April 2020 11:03

Perumahan Raya Bima Disterilkan

BANJARMASIN - Setiap hari, jumlah pasien virus corona di Banjarmasin…

Rabu, 08 April 2020 11:02

Tak Ada Ujian Nasional, Diganti US Online

BANJARMASIN - Tahun ini Ujian Nasional (UN) ditiadakan. Tapi pengambilan…

Rabu, 08 April 2020 11:01

DPRD: Informasi Covid-19 Harus Sampai Pelosok

BANJARMASIN - Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya meminta Pemko Banjarmasin…

Rabu, 08 April 2020 09:00
Pemko Banjarbaru

PKK Beri Imbauan Tentang Pencegahan Penularan Covid-19

BANJARBARU - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen…

Rabu, 08 April 2020 08:58
PARLEMENTARIA

Dewan bersama Pemko Fasilitasi Warga Belanja Online

BANJARBARU - Di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini. Tak sedikit…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers