Parpol Diguyur Miliaran Rupiah

- Selasa, 14 Januari 2020 | 12:37 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

BANJARMASIN – Partai politik mendapat kucuran hibah bantuan yang cukup signifikan tahun ini. Pemprov menggelontorkan Rp2,1 miliar untuk partai politik yang mendapat jatah kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019 tadi.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel Heriansyah mengatakan bantuan ini sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 1 tahun 2018, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Tiap partai politik yang mendapat kursi di DPRD mendapat jatah Rp1.200 per suara.

Meski sudah dianggarkan, partai politik rupanya masih belum bisa mencairkannya. Mereka harus mengikuti prosedur pencairan. Yakni dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan laporan keuangan partai politik oleh BPK RI, termasuk kegiatan parpol. “Pencairannya setelah ada hasil pemeriksaan oleh BPK,” terang Heri.

BPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan hingga bulan Maret mendatang. Setelah dinyatakan clear, partai politik bisa mencairkan hibah dana ini. “Anggaran bantuan parpol ini sudah lama disiapkan, karena rutin dan diatur oleh peraturan pemerintah. Tinggal menunggu hasil audit BPK baru bisa dicairkan,” tambahnya.

Nilai bantuan untuk partai politik di kursi DPRD Kalsel jika dibandingkan dengan kabupaten/kota rupanya masih kecil. Contohnya di Kota Banjarbaru, besaran dana bantuan keuangan untuk partai politik terbesar mencapai Rp10.477 per suara sah. Sementara, di Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tapin masing-masing dijatah Rp10.000 per suara sah.

Sekretaris DPD PDIP Kalsel, M Syaripuddin, menerangkan, dana bantuan Parpol yang diterima partai banteng lebih banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan pengkaderan dan pelatihan politik yang melibatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Sisanya digunakan untuk keperluan operasional kantor.

Dia menyebut, dana untuk pelatihan dan pendidikan politik mencapai Rp190 juta lebih, sementara untuk operasional kantor mencapai Rp100 jutaan. Dia menyatakan, jika dihitung-hitung, dana bantuan parpol yang diterima tak menutup seluruh keperluan operasional partai, apalagi saat menjelang Pilkada 2020 ini. “Paling tidak membantu dan mengurangi beban partai,” ucapnya. (mof/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB
X