BANJARMASIN - Polemik antara Komisi III dan Dinas Perhubungan Banjarmasin belum juga mereda. Sampai-sampai Ketua DPRD mengundang wali kota untuk rapat.
Rapat itu digelar kemarin (14/1). Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina tak bisa hadir lantaran berada di luar kota. Dia mengutus Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani. Didampingi Kepala Bakeuda (Badan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektorat dan Bagian Hukum.
Sayang, pertemuan itu tak menghasilkan apa-apa. Tak satupun utusan pemko menguasai materi undangan. Yang ingin membahas soal pengelolaan pajak parkir.
“Ketika kami bertanya, mereka tidak bisa menjawab. Karena memang bukan mereka yang menjalankan teknis sehari-hari,” ucap Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Ananda.
Pada pertemuan kemarin, Dishub lagi-lagi tak hadir. Padahal, instansi inilah yang mengelola urusan parkir. Namun Ananda tak mempermasalahkannya.
“Pada intinya, kami tidak ingin gaduh. Kami hanya ingin meminta kejelasan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Setidaknya ada dua poin utama yang ingin dipertanyakan DPRD ke pemko. Pertama hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait kurangnya pembayaran pajak parkir Duta Mall. Kedua adanya indikasi tambahan pungutan di luar pajak parkir.
Persoalan ini dianggap DPRD penting untuk dibicarakan. Dalam hal ini bersama Dishub yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Karena pertemuan kemarin tak menghasilkan kesimpulan apapun, rapat akhirnya diskors. Rencananya akan diagendakan ulang.
“Kami berharap pak wali kota berhadir. Dan terserah beliau, apakah akan menjawab sendiri atau membawa Dishub untuk memberi penjelasan,” kata Ananda.
Kapan rapat itu kembali digelar? Ananda belum bisa memberi jawaban pasti. Yang jelas, DPRD akan mengejar penjelasan tentang dua poin di atas.
Sebelumnya, Ketua Komisi III Muhammad Isnaini dan Kepala Dishub Banjarmasin Ichwan Noor Chalik terlibat perang kata-kata di media.
Dishub berkali-kali mangkir dari panggilan rapat di gedung dewan. Pangkal masalah, Ichwan kecewa dengan DPRD yang menaikkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa berkoordinasi. Sedangkan dewan menegaskan hal itu sudah dibahas. (nur/fud/ema)
