Hujan memang kerap dijadikan alasan. Namun terlepas dari faktor alam. Kesiapan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah rawan patut dilihat ulang.
-----------------
Cempaka. Perkampungan tua di pinggiran kota sering dilibas luapan air. Bahkan cukup rutin. Di awal tahun tadi, 2.517 jiwa terdampak. Total 19 RT di dua kelurahan di Kecamatan Cempaka setidaknya tergenang. Meski tidak memakan korban jiwa, tapi banjir ini tentu menjadi polemik nyata.
Disebut ada beberapa faktor penyebab banjir. Mulai dari berubahnya fungsi resapan air di bagian hulu, lalu dangkalnya sungai karena sedimentasi hingga adanya penyempitan sungai di kawasan padat penduduk.
Ya, salah satu kawasan terdampak parah ada di titik padat pemukiman. Misalnya wilayah Kertak Baru dan Los Basung. Di Kertak Baru sungai sudah sangat sempit dan dangkal. Mengingat di bantarannya berdiri pemukiman milik warga. Bahkan ada tiang pondasi rumah warga yang berdiri di badan sungai. Yang terparah, beberapa bagian rumah warga juga berada di atas sungai. Alhasil fungsi aliran sungai terhambat.
Dari pantauan Radar Banjarmasin di Kertak Baru. Pemukiman sudah sangat berdempetan dengan aliran sungai. Sungai juga terpantau sangat dangkal. Paling hanya setinggi pinggang orang dewasa. Sampah juga terlihat menumpuk atau nyangkut di tiang-tiang rumah.
Pemerintah Kota Banjarbaru berencana melakukan pelebaran terhadap sungai ini. Juga bakal dinormalisasi. Hanya saja, kendalanya pelebaran terhambat pemukiman milik warga di bantaran.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemukiman (Disperkim) Banjarbaru, Muriyani mengatakan bahwa pihaknya memang ingin melakukan penataan tersebut. Tapi ia berharap bahwa masyarakat bisa bekerja sama akan hal tersebut.
"Di tahun 2019 sudah dipetakan, karena memang kawasan ini rawan potensi banjir. Karena ada pemukiman di bantaran sungai dan membuat sungai menyempit, nah kita ingin memperbaiki dan mengatasi ini," katanya.
Hanya saja, untuk ini kata Muriyani perlu sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Lantaran pelebaran otomatis akan berdampak terhadap pemukiman warga.
"Makanya kita berharap bisa kooperatif. Kita pada prinsipnya siap untuk pembebasan dengan konsep tali asih namun secara bertahap. Tapi kita berharap juga biaya ganti ruginya dalam konteks wajar, karena anggaran kita juga terbatas," bebernya.
Lalu dari sisi pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru menyebut jika memang ada program normalisasi sekaligus pelebaran ini. Karena ini disebut juga jadi salah satu penyebab luapan selama ini.
"Sungai yang ada lebarnya paling 1-2 meter. Nah kita ingin selebar-lebarnya agar aliran air bisa lancar meski debitnya tinggi sehingga tidak meluber ke pemukiman. Ini juga terus kita godok, rencana tahun ini juga (pelebaran)," kata Kabid Sumber Daya Air (SDA), Subrianto.
Ditegaskan Subrianto, bahwa sungai tersebut harus bebas dari segala macam halangan. Khususnya di beberapa titik yang terjadi penyempitan dan pendangkalan.
