MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 17 Januari 2020 09:59
Aset Pelabuhan Masih Diperebutkan, Apakah Milik Pemprov atau Pemkab
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Banyaknya aset bidang perikanan dan kelautan yang masih dikuasai pemerintah kabupaten masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah pelabuhan perikanan di Kotabaru. Sampai kini masalahnya belum tuntas. Apakah menjadi aset Pemprov Kalsel atau Pemkab Kotabaru.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan seharunya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Namun, tata kelola aset ini ternyata masih menjadi perdebatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Masalah ini kita konsultasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar persoalan cepat selesai,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, kemarin.

Menurutnya, semua tentu ingin fungsi pelabuhan perikanan ini dapat berjalan optimal. Namun jika persoalan dibiarkan berlarut-larut, dapat menjadi hambatan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kalsel. Padahal aktivitas di pelabuhan sangat tinggi, banyak kapal-kapal dari luar daerah melakukan bongkar muat dan kegiatan pelabuhan lainnya. Dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Jika dibiarkan berlarut-larut dan tak selesai, pasti akan mempengaruhi roda perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya, Yani Helmi mengatakan hal serupa. Jika menjadi perdebatan berkepanjangan, dikhawatirkan justru akan memicu permasalahan baru di kemudian hari.

“Kita tentunya ingin, dengan adanya kepastian status kepemilikan, harapannya peran dan fungsi dari pelabuhan perikanan dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat di daerah,” ucapnya.

Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenlutkan RI, lanjut Yani Helmi, menyarankan agar dilakukan penelusuran terkait dengan asal perolehan aset tersebut. Sehingga ada kejelasan dalam status kepemilikan. Selain itu, yang menjadi hal utama adalah terkait dengan penetapan status penggunaan pelabuhan. (gmp/ema)


BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 10:30

Banggar DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Paman Birin

BANJARBARU - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR…

Selasa, 25 Februari 2020 10:29

Gusar Tuntut Anggota Dewan Bikin Video

BANJARMASIN – Wajah Wakapolres Banjarmasin, AKBP Rahmat Budi Handoko sempat…

Selasa, 25 Februari 2020 10:16

Drainase Jln Garuda Menyengat

BANJARBARU - Beberapa waktu terakhir. Sebagian warga di kawasan Jalan…

Selasa, 25 Februari 2020 09:50
PARLEMENTARIA

Wakil Rakyat Berikan Masukan di Musrenbang Kecamatan

PARINGIN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2020 untuk…

Selasa, 25 Februari 2020 09:37
Pemko Banjarbaru

Pejabat Pemko Tandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja

BANJARBARU - Pemko Banjarbaru menggelar penandatanganan dokumen perjanjian, kinerja pejabat…

Selasa, 25 Februari 2020 09:21
Pemkab Tanah Bumbu

MTQ Kusan Hulu Diikuti 268 Peserta

BATULICIN - Sebanyak 268 peserta dari 19 desa mengikuti MTQ…

Selasa, 25 Februari 2020 09:20
Pemkab Tanah Bumbu

Tingkatkan Kemampuan Pengawas Koperasi

BATULICIN - Demi meningkatkan pengawasan terhadap perkoperasian di Kabupaten Tanah…

Selasa, 25 Februari 2020 09:20
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Ajak SKPD Saling Bersinergi

BATULICIN - Bulan Juni 2020 mendatang, akan diadakan lomba Halaman,…

Selasa, 25 Februari 2020 09:15
Pemkab Tanah Laut

Dinsos Tala Gelar Rakor DTKS

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) melalui Dinas Sosial…

Selasa, 25 Februari 2020 09:14
Pemkab Tanah Laut

Sekda Serahkan Penghargaan ke MAN ICT

PELAIHARI - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) Dahnial Kifli…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers