BANJARMASIN - Banyaknya aset bidang perikanan dan kelautan yang masih dikuasai pemerintah kabupaten masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah pelabuhan perikanan di Kotabaru. Sampai kini masalahnya belum tuntas. Apakah menjadi aset Pemprov Kalsel atau Pemkab Kotabaru.
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan seharunya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Namun, tata kelola aset ini ternyata masih menjadi perdebatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Masalah ini kita konsultasikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar persoalan cepat selesai,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, kemarin.
Menurutnya, semua tentu ingin fungsi pelabuhan perikanan ini dapat berjalan optimal. Namun jika persoalan dibiarkan berlarut-larut, dapat menjadi hambatan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kalsel. Padahal aktivitas di pelabuhan sangat tinggi, banyak kapal-kapal dari luar daerah melakukan bongkar muat dan kegiatan pelabuhan lainnya. Dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
“Jika dibiarkan berlarut-larut dan tak selesai, pasti akan mempengaruhi roda perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.
Anggota dewan lainnya, Yani Helmi mengatakan hal serupa. Jika menjadi perdebatan berkepanjangan, dikhawatirkan justru akan memicu permasalahan baru di kemudian hari.
“Kita tentunya ingin, dengan adanya kepastian status kepemilikan, harapannya peran dan fungsi dari pelabuhan perikanan dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat di daerah,” ucapnya.
Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenlutkan RI, lanjut Yani Helmi, menyarankan agar dilakukan penelusuran terkait dengan asal perolehan aset tersebut. Sehingga ada kejelasan dalam status kepemilikan. Selain itu, yang menjadi hal utama adalah terkait dengan penetapan status penggunaan pelabuhan. (gmp/ema)
