BANJARBARU - Di tahun ini, kawasan Cempaka jadi prioritas perencanaan dan penataan kawasan kumuh oleh Pemko. Mengingat, dari data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), bahwa kawasan kumuh terbesar terletak di Cempaka. Bahkan persentasenya menyentuh 45,30 persen dari Kota Banjarbaru secara keseluruhan.
Menurut Kepala Bappeda Banjarbaru, Kanafi. Bahwa kejadian banjir di Cempaka kemarin berkorelasi dengan kondisi kawasan kumuh di Cempaka. Mengingat, di kawasan ini pemukiman penduduk begitu padat. Ditambah ada penyempitan dan pendangkalan sungai di wilayah pemukiman padat.
"Memang fokus penataan dan penuntasan kawasan kumuh kita yang terbesar ada di Cempaka. Secara integratif, kami dengan dinas terkait berupaya menuntaskan ini, karena juga berkaitan dengan kerawanan banjir," katanya.
Di tahun 2020 hingga 2021 nanti. Cempaka akan coba ditata oleh Bappeda sebagai kawasan Ekonomi Kreatif bertajuk Galuh Basasirangan. Yang mana target ini sebagai menuntaskan kawasan kumuh di Kota Idaman.
"Lewat konsep Galuh Basasirangan ini, kita akan menyentuh dari sisi ekonomi kreatif, bisa makanan, kerajinan, event budaya dan lainnya. Targetnya ini juga sekaligus menata kawasan agar bebas dari banjir," ujarnya.
Saat ini desain atau master plan dari konsep penataan ini kata Kanafi telah ada. Hanya saja memang dalam penggarapannya, perlu sokongan di luar anggaran murni milik Pemko yang disebutnya cukup terbatas.
"Kita akan menggali peluang bantuan dari sektor lain, bisa dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat, misalnya lewat program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Proposal pengajuannya sudah kita ajukan, ini terus proses komunikasi," ujarnya.
Dalam konsepnya, Pemko sebut Kanafi akan mengadopsi skema Kemuning dahulu terhadap Cempaka. Baik penanganan sungai maupun pemukiman. Namun diakuinya, bahwa dalam eksekusinya, kawasan Cempaka perlu penanganan khusus dan tidak bisa serta merta seperti di Kemuning.
"Perlu penanganan khusus, karena kulturnya berbeda. Jadi harus pendekatan serius dan dirembukkan benar-benar. Kalau kita kepinginnya ada pembebasan lahan, kita ajukan konsep rumah susun. Untuk sungainya tentu juga akan direncanakan penyiringan seperti Kemuning," katanya.
Namun saat ditanya bagaimana mekanisme pembebasan lahan terhadap warga yang bermukim. Kanafi tak lantas menjawab bahwa bakal ada ganti rugi. Sebab katanya semua perlu diformulasikan secara rinci.
"Kalau bagaimana skemanya itu belum bisa kita pastikan, termasuk soal ganti rugi. Karena memang perlu penanganan khusus, namun dari kita inginnya bisa dilakukan penataan. Selain menuntaskan kawasan kumuh, ini juga berimbas terhadap penanggulangan banjir," tegasnya.
Beberapa upaya klaim Kanafi sebetulnya sudah dilakukan pemerintan. Baik dari program normalisasi hingga pembuatan embung di Cempaka. Menang banjir kemarin diakuinya akumulasi dari banyak faktor.
"Makanya kita berencana mau membuat Cek-Dam (pintu air) di bagian atas atau hulunya, yakni di Gunung Kupang. Agar debit air bisa dikendalikan arahnya. Tapi juga tentu nanti normalisasi dan pelebaran aliran sungai juga penting dilakukan, terus dibarengi pembuatan sumur resapan di titik rawan," paparnya.
Kanafi juga menyinggung ihwal temuan pihaknya dalam hal penyebab banjir. Yakni persentase dan produksi sampah di kawasan rawan yang begitu besar. Bahkan tegas Kanafi ini jadi salah satu pemicu terbesar banjir.
