BANJARBARU - Rencana pelebaran sungai di kawasan Cempaka yang menyempit akibat padatnya pemukiman jadi salah satu upaya Pemerintah untuk pengendalian banjir. Tapi, bagi Arsitek Bidang Urban atau Enviromental Design asal Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Eng Akbar Rahman, ST.,MT bahwa ini hanya solusi mikro.
Dari pandangan dosen Fakultas Teknik ULM Banjarbaru ini. Dalam skala kawasan Kota, pelebaran dan normalisasi masih tergolong solusi mikro. Sebab menurutnya jika secara makro perlu mengkoneksikan semua aliran air di wilayah Kota.
"Perlu diingat, bahwa pencegah banjir atau air luapan bukan hanya bagaimana mengalirkan air. Tetapi juga bagaimana menahan air, agar volume air yang mengalir itu bisa dikurangi," katanya.
Adapun, langkah ini terang Akbar adalah soal ketersediaannya vegetasi dan penghijauan di wilayah kota. Khususnya di areal rawan banjir dan minim resapan air.
"Pemerintah kabupaten/kota sebenarnya diwajibkan memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Semangat undang-undang ini adalah bagaimana agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan," bebernya.
Sayangnya pada penerapan di lapangan, implementasi UU ini kadang disalahpahami. Misalnya ada kota yang mengklaim telah memiliki RTH 30 persen namun lokasi atau letak RTH tersebut bukan di area kawasan padat penduduk.
"Jadi tidak berguna RTH itu untuk menahan debit air di kawasan padat penduduk. Idealnya, setiap persil site di kawasan permukiman, seharusnya memiliki 30 persen ruang hijau, namun ini sulit dicapai apalagi kawasan padat penduduk itu sudah ada sejak lama," tegasnya.
Maka dari itu, Akbar berucap bahwa kurangnya RTH di area permukiman juga menjadi pemicu banjir. Adapun, selain itu, secara non fisik, Pemko menurutnya juga harus terus intensif melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
"Khususnya mereka yang tinggal di bantaran sungai untuk terus menjaga sungai, dengan cara menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai," harapnya.
Terakhir, ia menilai langkah Pemko dalam mengidentifikasi permasalahan aliran air ketika hujan dengan melakukan pelebaran sungai sudah tepat, cepat dan tanggap terhadap polemik banjir.
"Jika memang DAS Kertak Baru di beberapa titik mengalami penyempitan, dan menghambat aliran sungai. Maka Pemko harus menormalisasi sungai tersebut dengan cara memperlebarnya, dan juga tidak kalah penting melakukan pengerukan di aliran sungai jika ada sedimentasi atau sampah, serta jika memungkinkan kedalaman sungai-sungai lebih dalam lagi, agar mampu menampung volume air lebih banyak," pungkasnya.
Terpisah, Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalsel, Kisworo memberikan tanggapannya. Terkait penyebab dan pemicu banjir di Cempaka yang menghebohkan tersebut. Yang mana turut disebutnya ini merupakan bencana ekologis yang selalu terulang.
Dari pandangan Walhi Kalsel, Kis mengutarakan jika pihaknya melihat ada beberapa fakta dari analisa. Yaitu salah satunya bahwa posisi titik terdampak merupakan bagian curukan. "Dimana luapan air yang menjadi penyebab banjir datang dari berbagai arah. Dari arah barat kita sebut saja perkantoran Setda Provinsi Kalsel, lalu arah timur ada wilayah Gunung Kupang yang mana dua wilayah ini memiliki kontur lebih tinggi," bukanya.
Berdasarkan analisa watershad dan topografi menggunakan data Aster GDEM yang dilakukan pihaknya. Ditemukan bahwa ada pengaruh dua wilayah dengan kontur lebih tinggi tersebut terhadap banjir yang cukup parah kemarin. "Dugaan Walhi Kalsel pembukaan lahan di dua wilayah tersebut berkontribusi memperparah luapan air yang terjadi," sambungnya.
