MANAGED BY:
SELASA
18 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 18 Januari 2020 09:21
WARNING..! RTH Banjarbaru Mulai Terdesak Pemukiman
RAWAN BANJIR: Kejadian banjir di Cempaka awal-awal tahun lalu menjadi sorotan banyak pihaknya khususnya terkait upaya penanganan atau pengendaliannya. | Foto: Muhammad Rifani/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARBARU - Rencana pelebaran sungai di kawasan Cempaka yang menyempit akibat padatnya pemukiman jadi salah satu upaya Pemerintah untuk pengendalian banjir. Tapi, bagi Arsitek Bidang Urban atau Enviromental Design asal Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Eng Akbar Rahman, ST.,MT bahwa ini hanya solusi mikro.

Dari pandangan dosen Fakultas Teknik ULM Banjarbaru ini. Dalam skala kawasan Kota, pelebaran dan normalisasi masih tergolong solusi mikro. Sebab menurutnya jika secara makro perlu mengkoneksikan semua aliran air di wilayah Kota.

"Perlu diingat, bahwa pencegah banjir atau air luapan bukan hanya bagaimana mengalirkan air. Tetapi juga bagaimana menahan air, agar volume air yang mengalir itu bisa dikurangi," katanya.

Adapun, langkah ini terang Akbar adalah soal ketersediaannya vegetasi dan penghijauan di wilayah kota. Khususnya di areal rawan banjir dan minim resapan air.

"Pemerintah kabupaten/kota sebenarnya diwajibkan memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Semangat undang-undang ini adalah bagaimana agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan berkelanjutan," bebernya.

Sayangnya pada penerapan di lapangan, implementasi UU ini kadang disalahpahami. Misalnya ada kota yang mengklaim telah memiliki RTH 30 persen namun lokasi atau letak RTH tersebut bukan di area kawasan padat penduduk.

"Jadi tidak berguna RTH itu untuk menahan debit air di kawasan padat penduduk. Idealnya, setiap persil site di kawasan permukiman, seharusnya memiliki 30 persen ruang hijau, namun ini sulit dicapai apalagi kawasan padat penduduk itu sudah ada sejak lama," tegasnya.

Maka dari itu, Akbar berucap bahwa kurangnya RTH di area permukiman juga menjadi pemicu banjir. Adapun, selain itu, secara non fisik, Pemko menurutnya juga harus terus intensif melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

"Khususnya mereka yang tinggal di bantaran sungai untuk terus menjaga sungai, dengan cara menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai," harapnya.

Terakhir, ia  menilai langkah Pemko dalam mengidentifikasi permasalahan aliran air ketika hujan dengan melakukan pelebaran sungai sudah tepat, cepat dan tanggap terhadap polemik banjir.

"Jika memang DAS Kertak Baru di beberapa titik mengalami penyempitan, dan menghambat aliran sungai. Maka Pemko harus menormalisasi sungai tersebut dengan cara memperlebarnya, dan juga tidak kalah penting melakukan pengerukan di aliran sungai jika ada sedimentasi atau sampah, serta jika memungkinkan kedalaman sungai-sungai lebih dalam lagi, agar mampu menampung volume air lebih banyak," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalsel, Kisworo memberikan tanggapannya. Terkait penyebab dan pemicu banjir di Cempaka yang menghebohkan tersebut. Yang mana turut disebutnya ini merupakan bencana ekologis yang selalu terulang.

Dari pandangan Walhi Kalsel, Kis mengutarakan jika pihaknya melihat ada beberapa fakta dari analisa. Yaitu salah satunya bahwa posisi titik terdampak merupakan bagian curukan. "Dimana luapan air yang menjadi penyebab banjir datang dari berbagai arah. Dari arah barat kita sebut saja perkantoran Setda Provinsi Kalsel, lalu arah timur ada wilayah Gunung Kupang yang mana dua wilayah ini memiliki kontur lebih tinggi," bukanya.

Berdasarkan analisa watershad dan topografi menggunakan data Aster GDEM yang dilakukan pihaknya. Ditemukan bahwa ada pengaruh dua wilayah dengan kontur lebih tinggi tersebut terhadap banjir yang cukup parah kemarin. "Dugaan Walhi Kalsel pembukaan lahan di dua wilayah tersebut berkontribusi memperparah luapan air yang terjadi," sambungnya.

Atas hal itu, menurutnya pembangunan yang mengesampingkan pentingnya lingkungan, curah hujan yang tinggi, lahan kritis, pendangkalan sungai dan hilangnya sungai atau parit dan masifnya pembangunan perumahan adalah salah satu faktornya. "Pembangunan perumahan juga harus di wajibkan memiliki konsep tata kelola air. Jangan hanya diberi IMB tapi dipastikan dan dicek ke lokasi langsung," pesannya.

Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru memberikan jawaban. Menurut Kepala DLH Banjarbaru, Sirajoni, memang pihaknya telah mengagendakan program penghijauan di wilayah Gunung Kupang Cempaka.

"Sebetulnya bukan hanya Gunung Kupang, tapi di daerah sekitarnya di kawasan Cempaka juga ada diprogramkan. Memang penghijauan ini kita bekerja sama dengan instansi lainnya," jawabnya.

Selama ini sambung Sirajoni, bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan penanaman. Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan penggiat lingkungan hidup di Kota Idaman.

Malahan, diungkapkannya  di tahun ini, DLH Banjarbaru akan berkolaborasi dalam program Forest City yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalsel di kawasan Cempaka dan sekitarnya. "Memang ada rencana pelaksanaan Forest City dengan luas lahan kurang lebih 900 hektare, termasuk wilayah Cempaka. Untuk program penghijauan kita yang tengah berjalan dan terus dikembangkan adalah di Taman Hayati di wilayah Gunung Kupang juga," tambahnya.

Sirajoni mengakui bahwa memang perlu ada upaya penghijauan di wilayah Cempaka. Mengingat hal ini guna menekan kerawanan akan potensi banjir di kawasan tersebut.

Kemudian, ia sendiri berpandangan bahwa memang penanganan upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara komprehensif. "Penghijauan memang salah satunya, namun tentu harus dibarengi dengan hal lainnya," pungkasnya. (rvn/ij/ram)


BACA JUGA

Senin, 17 Februari 2020 17:10
PT PLN Kalselteng

Jelang Haul Sekumpul, PLN Imbau Perhatikan Jarak Aman Pasang Umbul-umbul

BANJARBARU – Jelang pelaksanaan Haul ke-15 KH Muhammad Zaini Abdul…

Senin, 17 Februari 2020 12:58
Pemkab Hulu Sungai Utara

Dua Peserta Raih Skor Tertinggi SKD CPNS HSU

AMUNTAI - Sejak dilangsungkan pada Jumat (14/2) tadi sampai Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 12:31

Jalani Masa Mencekam Selama 8 Hari; Masyarakat Banua, Terimalah Mereka

BANJARBARU – Nadia Ramadannisa Saubari tampak memeluk erat ibunya, Noor…

Senin, 17 Februari 2020 11:27

Tak Terbukti Corona, ABK Vega Rose Dipulangkan

KOTABARU - Dua ABK kapal Vega Rose akhirnya dipulangkan, Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 11:13

Ribuan Galam Ditanam di Hutan Lindung LA

BANJARBARU – Kelestarian Hutan Lindung Liang Anggang (HL-LA) di Kecamatan…

Senin, 17 Februari 2020 10:53

Siapa yang Diusung Golkar..? Baru Dua Daerah yang Positif

BANJARMASIN - Sejumlah nama kandidat yang akan diusung Dewan Pimpinan…

Senin, 17 Februari 2020 10:44

Sahbirin Terima Penghargaan ANRI

BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bakal menerima penghargaan…

Senin, 17 Februari 2020 10:43

Pelanggan Dikerjai PDAM

BANJARMASIN - Matjahidin menjadi korban "keusilan" PDAM Bandarmasih. Lelaki 77…

Senin, 17 Februari 2020 09:45
PARLEMENTARIA

Dewan Minta Drainase Buntu Segera Ditangani

BANJARBARU - Permasalahan tumpukan sampah di aliran air atau sungai…

Senin, 17 Februari 2020 09:44
Pemko Banjarbaru

Sekda Ikuti Gerakan Salat Subuh Berjemaah

BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Drs H Said Abdullah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers