MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 22 Januari 2020 10:59
Nasib Honorer di Ujung Tanduk, Puluhan Ribu Honorer Terancam Dihapus
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Nasib pegawai honorer nampaknya sedang berada di ujung tanduk. Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka keberadaan tenaga honorer, maupun pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terancam dihapus dari instansi pemerintahan.

Kesepakatan itu sendiri tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Gt Burhanudin membenarkan adanya kesepakatan tersebut. "Memang ada kesepakatan antara Komisi II dan Kemenpan-RB bahwa penyelenggara negara hanya ada dua, yakni ASN dan PPPK. Selain dua itu maka dianggap tidak ada atau dihapus," katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, kesepakatan penghapusan tenaga honorer diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. "Jadi, saya kira kesepakatan itu sesuai dengan aturan," jelasnya.

Namun, meski sudah ada kesepakatan, menurutnya penghapusan pegawai honorer masih sebatas wacana. Pasalnya, dia menyebut belum ada regulasi yang dibuat terkait hal itu. "Jadi kita tunggu saja regulasinya bagaimana," ujarnya.

Lalu bagaimana jika kesepakatan itu benar-benar diterapkan? Burhanudin menyebut, bakal ada sekitar 10.033 pegawai honorer dan 3000 guru honorer di Pemprov Kalsel yang harus dihapus. "Tapi, kabarnya mereka tidak dihapus begitu saja. Melainkan akan diangkat jadi PPPK secara bertahap melalui tes CAT," sebutnya.

Nah, tes tersebut lah menurutnya akan menjaring pegawai honorer yang benar-benar berkualitas untuk direkrut menjadi PPPK. "Kalau tidak lulus tes, maka honorer yang bersangkutan dianggap tidak cakap dan tidak bisa direkrut," bebernya.

Akan tetapi, apabila instansi masih memerlukan honorer yang tidak lulus tes, Burhanudin mengatakan, instansi tersebut masih bisa menggunakan jasanya. Asalkan, gaji honorer yang bersangkutan tidak masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). "Gaji honorer yang tidak masuk alokasi DPA jadi tanggungjawab instansi dari sumber pembiayaan pribadi mereka," ucapnya.

Gaji honorer sendiri dia menyebut sekitar Rp2,6 juta. Di mana, saat ini Pemprov Kalsel harus mengucurkan anggaran sekitar Rp387 miliar dalam setahun untuk menggaji 10.033 tenaga honorer. "Kalau gaji PPPK malah lebih besar. Setara dengan PNS. Untuk golongan IIIa sekitar Rp3 juta," paparnya.

Hanya saja, dia menyampaikan bahwa gaji PPPK nantinya bakal dikucurkan melalui APBN yang sudah dimasukkan ke APBD Pemprov Kalsel. "PPPK memang hampir sama dengan ASN. Sama-sama dapat tunjangan dan kesempatan memangku jabatan. Bedanya, PPPK tidak dapat pesangon dan pensiunan," katanya.

Dia berharap, kalau memang nantinya honorer dihapus. Maka, pemerintah pusat perlu memberikan banyak kuota formasi untuk pemerintah daerah dalam perekrutan PPPK maupun CPNS. "Karena honorer direkrut SKPD untuk menutupi kekurangan pegawai. Kalau honorer dihapus, maka tambahan pegawai harus sebanding," harapnya.

Terkait hal itu, dia mengungkapkan, dalam waktu dekat Sekretaris Daerah se-Indonesia akan dipanggil oleh KemenPAN-RB untuk membicarakan kebijakan terkait penghapusan pegawai honorer. "Saya rasa memerlukan waktu lama untuk menghapus honorer. Tidak bisa secara instan," ungkapnya.

Secara terpisah, Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur pada BKPP Banjarbaru, Fathur Rahman juga mengaku sudah mengetahui adanya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah mengenai penghapusan pegawai honorer. "Tapi, aturan secara tertulisnya belum kami terima," katanya.

Dia menyampaikan, di Banjarbaru sendiri mulai tahun ini Pemko Banjarbaru sudah tidak memperpanjang kontrak honorer. Karena, gaji mereka sekarang dibebankan ke SKPD. "Jadi sekarang SKPD masing-masing yang menggaji honor melalui anggaran mereka," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai honorer senior di salah satu SKPD di Banjarbaru berharap agar pemerintah mencari solusi yang baik untuk mereka. "Semua honorer pasti berharap masih bisa bekerja di pemerintahan, jadi walaupun pegawai honorer dihapus, kami ingin tetap dipekerjakan," harapnya.

Kalau memang nantinya honorer diangkat jadi PPPK, dia tak menolak. Asalkan, tes yang diterapkan tidak seketat seleksi CPNS. "Karena kami sudah lama mengabdi. Jadi, harusnya dipermudah," kata pria yang sudah jadi honorer selama 14 tahun ini.

 

Masih Boleh Pakai Seragam PNS

SEMENTARA ITU, beredar kabar Pemprov Kalsel bakal membedakan pakaian pegawai honorer dengan pegawai negeri sipil (PNS). Desas-desusnya mereka tidak diperkenankan lagi menggunakan PDH (pakaian dinas harian) berwarna khaki layaknya PNS.

Dari informasi yang beredar, para pegawai honorer diharuskan mengenakan baju berwarna putih dengan bawahan hitam. Supaya, berbeda dengan seragam PNS.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Gt Burhanudin menampik kabar tersebut. Dia memastikan, tidak ada larangan bagi pegawai honorer untuk mengenakan pakaian PNS.

"Kami tidak mengatur sejauh itu (jenis pakaian) untuk membedakan honorer dan PNS. selama ini kami biarkan mereka pakai baju PNS, selama tidak mengganggu maka tidak apa-apa," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, jika sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang benar yang berhak menggunakan PDH hanyalah PNS. Namun, menurutnya hal itu tidak harus diperketat. "Karena gaji honorer juga dari APBD, sama dengan PNS. Jadi mereka itu resmi, sama-sama penyelenggara negara," ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Sulkan juga menampik terkait adanya kabar pembedaan pakaian antara honorer dan PNS di lingkup Pemprov Kalsel. "Maaf Pak, dari mana infonya? belum ada arahan seperti itu," ujarnya.

Menurutnya, honorer dan PNS sama-sama pegawai. Sehingga, pakaian tak perlu dibeda-bedakan. "Yang terpenting itu pegawai harus disiplin dan berkinerja yang baik," paparnya.

Sebelumnya, Pemko Banjarmasin yang lebih dulu menerapkan aturan pegawai honorer tidak diperkenankan mengenakan PDH layaknya PNS. Guna membedakan antara honorer dan PNS.

Bahkan, Pemko Banjarmasin akan segera menerbitkan peraturan wali kota (perwali) menindaklanjuti Peraturan Menteria Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian aparatur sipil negara.

Seiring terbitnya paraturan tersebut, nanti pakaian ribuan tenaga kontrak atau honor di lingkup Pemko Banjarmasin akan ditetapkan berbeda dengan pakaian pegawai negeri sipil (PNS). (ris/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 16:08

Ketua Dekranasda Hj Anisah Rasyidah Wahid. Ajak Pelaku Industri Pangan HSU Kreatif

AMUNTAI - Industri rumah tangga dan penganan menjadi perhatian Dewan…

Jumat, 21 Februari 2020 11:57

Pembalakan Liar Tidak Ada Habisnya

BANJARBARU - Perambahan hutan di Banua nampaknya tak ada habisnya.…

Jumat, 21 Februari 2020 11:52

Duel Parpol di Kotabaru

KOTABARU - Prediksi pemilihan kepala daerah di Bumi Saijaan akan…

Jumat, 21 Februari 2020 11:26

Dari Peresmian Jembatan Bincau di Kab Banjar, Warga: Terima Kasih Paman Birin

Pembangunan jalan dan jembatan terus digencarkan Pemprov Kalsel untuk memudahkan…

Jumat, 21 Februari 2020 11:02

Kandang Babi Bakal Digusur, Peternak Minta Waktu

BANJARBARU – Enam belas anggota Komunitas Peternak Babi Guntung Manggis…

Jumat, 21 Februari 2020 10:57

KPU Tunggu Pendaftar Independen, Edy-Astina Cari Hari Baik

BANJARBARU - Meski sudah dibuka sejak tanggal 19 Februari kemarin.…

Jumat, 21 Februari 2020 10:20

Kasatpol PP dan Kepala BKD Dipanggil, DPRD: Harusnya Jangan Main Otot

BANJARMASIN - Aksi tak elok Satpol PP di Kantor Badan…

Jumat, 21 Februari 2020 10:15

Berkasnya Dikembalikan, Anang-Firdaus Harus Lengkapi Berkas Calon Independen, Paling Lambat Senin ini

BANJARMASIN - Berkas pendaftaran bakal calon independen Pilwali Banjarmasin milik…

Jumat, 21 Februari 2020 09:50

Serangan DBD di Tanbu Terus Meningkat, Sudah 3 Orang yang Meninggal

BATULICIN - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tanah…

Jumat, 21 Februari 2020 09:24
Pemko Banjarbaru

Wawali dan Sekda Hadiri Acara Sangka Baik

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan bersama Sekretaris…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers