MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

FEATURE

Kamis, 23 Januari 2020 10:26
Prahara Penanganan Fenomena Remaja Ngelem di Kota Idaman

Berdampak Bahaya, Tak Bisa Dijerat Pidana

NGELEM: Fenomena kenakalan remaja yang merusak masa depan mereka.

PROKAL.CO, Bukan tergolong narkoba. Tapi efeknya sangat berbahaya. Lem bak primadona. Kerap diburu sebagian remaja. Harganya ekonomis, efeknya cepat berasa.

-----------------

Di Kota-kota besar, fenomena remaja ngelem terus marak. Tak terkecuali di Kota Banjarbaru. Baik Kepolisian atau Satpol PP kerap mendapatinya. Parahnya, kebanyakan dilakoni oleh mereka yang masih remaja.

Di Banjarbaru, sepanjang tahun 2019 lalu. Setidaknya dua puluh remaja tertangkap tangan oleh petugas Satpol PP. Mereka kedapatan tengah menghirup lem. Gaya khasnya; isi lem ditaroh dalam plastik bening dan disembunyikan di balik kaus.

Meski telah ditindak. Pemakai lem tak serta merta jera. Tak ada sanksi berat bagi mereka. Apalagi berlanjut ke ranah pidana. Karena saat ini, tak ada regulasi yang spesifik membahas larangan pemakaian lem.

Maklum, lem tergolong barang bebas. Bahkan bertebaran di pasaran. "Peruntukannya memang untuk mengelem. Ini dibutuhkan oleh pekerja bangunan dan lainnya. Memang yang salah ya karena disalahgunakan," kata Kasat Pol PP Banjarbaru, Marhain Rahman melalui PPNS Seksi Opsdal, Yanto Hidayat.

Gara-gara didapat mudah serta murah. Aparat aku Yanto kesulitan. Usai menjaring pun, pihaknya tak bisa melanjutkannya ke ranah pidana. Sebab, konteks lem di kategori penyalahgunaan zat adiktif.

"Kita pernah mencoba membawanya ke persidangan. Namun menurut pihak pengadilan dan kejaksaan hal ini tidak bisa. Karena penyalahgunaan dan belum ada payung hukum yang membahas detil soal lem. Jadi ada sisi tidak jera juga bagi mereka yang terjaring," ceritanya.

Di lapangan, ketika ditertibkan pengguna lem kebanyakan remaja. Bukan hanya mereka yang putus sekolah atau yang ditabalkan sebagai anak jalanan. Namun pelajar aktif juga tak sedikit didapati.

"Ada juga yang mengaku masih pelajar. Kebanyakan itu jenjangnya SLTP. Alasan mereka karena murah dan efeknya katanya kontan," kata Yanto.

Lantas apa penindakan bagi pemakai lem yang dijaring? Yanto menegaskan bahwa hal ini tak bisa disidangkan. Selama ini, pihaknya hanya bisa mengerucutkannya kepada pembinaan.

"Ngelem ini mulai marak di kisaran tahun 2017. Nah kalau ada tertangkap, kita data dan diberi penjelasan serta arahan, atau nanti dijemput keluarganya. Arahnya ke pembinaan, karena memang tidak bisa di sanksi," jawabnya.

Efek menghirup lem faktanya sangat berbahaya. Di balik efek halusinasinya. Jika keseringan bahkan kecanduan, lem dapat merusak saraf seseorang. Bahkan, beberapa anak harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Dokter Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banjarbaru, Daryl menyebutkan, bahwa tahun 2019 lalu pihaknya menangani lima pasien akibat ngelem. Tiga di antaranya sangat parah, sisanya tergolong ringan.

Tiga pasien yang masuk kategori parah ini telah kecanduan lem sejak tiga tahun belakangan. Efeknya, pengguna mengalami gangguan psikologis. "Tiga orang mengalami dual diagnosa, gangguan kejiwaan dan emosional."

Gangguan ini kata Daryl cukup parah. Mulai dari ketawa-ketawa sendiri, bengong hingga kecanduan obat penenang. Yang paling parah bisa sampai lupa nama dan jalan pulang. Mengingat, efek lem dapat menggerus daya ingat seseorang.

"Lem ini masuk kategori Halusinogen. Membuat penggunanya berhalusinasi. Efeknya sangat cepat, kaena dihirup dari hidung langsung ke otak, saraf. Makanya dampaknya terhadap psikologis," bebernya.

Jika dibandingkan dengan narkotika berkategori halusinogen lainnya seperti Ganja atau Magic Mushroom. Lem sebut Daryl punya efek lebih berbahaya dan sangat cepat.

"Iya, untuk gangguan psikologis dia lebih cepat. Meski bukan tergolong narkotika, tapi efeknya bisa lebih berbahaya dari narkoba itu sendiri. Apalagi kita pernah menangani kasus yang mana lem dicampur bensin, ini sangat berbahaya," ujarnya.

Kepala BNNK Banjarbaru, AKBP Sugito mengakui jika fenomena ngelem cukup susah ditangani. Lantaran, lem dijual bebas di pasaran dan tidak bisa dilarang. Makanya, pihaknya dalam hal kasus ngelem hanya dalam konteks penanganan mereka yang terpapar.

"Lem bukan termasuk narkoba atau psikotoripika, jadi tidak bisa dijerat UU Narkotika. Tapi kita pastikan BNN tetap melayani untuk rehabilitasinya. Jadi masyarakat yang punya keluarga kecanduan atau terpapar lem segera laporkan ke kita, jangan sampai terlambat karena efeknya sangat berbahaya," pesan Sugito.

Memang, fenomena ngelem terpantau selalu saja ada ditemukan. Dari beberapa kali giat atau patroli petugas. Selain marak ditemukan Minol (minuman beralkohol) oplosan seperti Gaduk. Lem juga kerap jadi kolaborasi minol.

Atas fenomena ngelem ini, Radar Banjarmasin coba meminta tanggapan dari Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani. Diungkapkannya, bahwa pihaknya mengaku sangat prihatin atas fenomena tersebut.

"Kami juga sangat prihatin dengan banyaknya kasus ngelem di Banjarbaru oleh anak dan remaja. Karena itu, kita mengingatkan para orang tua agar benar-benar mengawasi pergaulan anaknya," pesan Nadjmi.

Kemudian, orang nomer satu di Kota Idaman ini juga turut mengatakan jika upaya pencegahan terus dilakukan dari sektor dunia pendidikan. "Di sekolah juga melalui program Pendidikan Berkarakter yang kita lakukan semoga akan membawa dampak dan perubahan ke arah yg lebih baik lagi," tanggapnya.

Sementara itu, Niar (bukan nama sebenarnya) yang merupakan mantan pecinta aktivitas ngelem menceritakan pengalamannya. Dikisahkannya, bahwa awal mula ia mencoba ngelem ketika memasuki kelas dua di salah satu SMP Negeri di Banjarbaru.

"Awalnya diajak teman, akhirnya iuran uang buat belu lem satu kaleng. Saat menghirup pertama susah, karena menusuk sekali. Namun lama kelamaan efeknya menenangkan, saya mudah berhayal," akunya.

Beruntung, berkat kepedulian orang tuanya. Setelah hampir tiga bulan terjerumus, ia menyudahi aktivitas negatifnya ini. "Susah berhenti karena kecanduan. Kalau tidak ada rasanya tidak semangat. Karena mudah dibeli, ya saat itu satu pekan bisa dua kali," ceritanya.

---

 

Perwali Terlalu Sayang Diterbitkan

 

BANJARBARU - Permasalahan soal payung hukum untuk menekan fenomena ngelem oleh remaja masih belum tuntas. Belum ada aturan jelas soal pelarangan lem ini, meski tren penyalahgunaan terus ada.

 

Secara perspektif hukum, Pengamat Hukum Tata Negara asal Banua, Ahmad Fikri Hadin SH LL M punya pandangan. Disebutnya bahwa memang dalam pembahasan di ranah hukum, fenomena ngelem masih menjadi perdebatan.

 

Hal ini katanya lantaran lem peruntukannya bukan sebagai instrumen untuk mabuk-mabukan. Sehingga katanya sangat mustahil untuk menekan apalagi melarang penjualan lem oleh pemerintah daerah.

 

"Yang jadi masalah kan ini disalahgunakan. Nah untuk melarang menjual, itu bukan ranah Pemerintah Daerah. Karena memang lem itu peruntukannya bukan untuk memabukkan," bukanya.

 

Dari kacamatanya, Kota Banjarbaru sebetulnya punya Perda yang bisa berkorelasi dengan upaya penekanan fenomena ini. Yakni, Perda tentang Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Jalanan.

 

Fikri sendiri termasuk salah satu orang yang terlibat penggodokan Perda tersebut. "Perda ini semangatnya soal peningkatan skill dan pemberdayaan anak jalanan. Jadi pendekatan yang digunakan lebih humanis, bukan sekadar menangkap saja."

 

Meski begitu, ia juga melihat celah terkait Perda tentang anak jalanan untuk menyikapi fenomena ngelem. Lantaran, aktivitas ngelem tidak hanya terjadi pada kelompok anak-anak jalanan saja.

 

"Kalau konteksnya anak jalanan bisa saja direalisasikan dengan Perda tadi. Jika di luar itu, maka ini butuh pengawasan Pemko, dan pemerintah punya aturan dasar untuk melakukan itu," sambungnya.

 

Lantas apa potensi produk hukum yang bisa diterbitkan dalam upaya menekan fenomena menyimpang ini? Fikri kembali menjawab bahwa Perda tentang anak jalanan jadi salah satu upaya ril yang bisa dilakukan.

 

"Perda itu sudah ada sebagai dasar hukumnya, mungkin hanya implimentasinya yang belum. Kita mendorong agar SKPD terkait bisa merealisasikannya dengan semangat pendekatan humanis dan pemberdayaan tadi," pesannya.

 

Soal skema penggodokan revisi Perda atau pembuatan Raperda yang khusus soal ngelem. Fikri berpendapat jika hal tersebut tak mesti dilakukan. Yang mana, Surat Edaran dinilainya bisa digalakkan pemerintah untuk menanggapi perilaku ini.

 

"Kalau terkait merevisi Perda yang ada, misal Perda Miras, saya kira itu agak keliru. Nomenklatur diksi hukumnya berbeda, Miras diminum dan lem bukan diminum," pandangnya.

 

Lanjutnya, apabila fenomenanya sangat luar biasa. Terobosan hukum seperti penerbitan Perwali bisa saja dilakukan. Akan tetapi, disebutnya bahwa hal ini cenderung terlalu sayang untuk dikeluarkan.

 

"Kalau Perwali terlalu sayang dikeluarkan untuk lem saja. Tapi saya pikir bisa dengan surat edaran kepada seluruh Camat, Lurah, RT dan RW untuk menertibkan dengan pendekatan persuasif soal pembatasan lem," sarannya.

 

Terakhir, ia menyebut bahwa di daerah lain memang ada sebagian kebijakan yang ingin membuat Perda tentang penyalahgunaan lem ini. Tetapi, sejauh ini sepengetahuan Fikri bahwa hal tersebut masih sebatas wacana.

 

"Dari penelusuran secara audit hukum, di UU Narkotika tidak ada larangan lem. Ada beberapa daerah tang ingin menerbitkan Perda soal ngelem ini mengingat banyaknya fenomena ini terjadi, cuman secara riilnya wacana itu belum ada yang full menjadi Perda yang direalisasikan," pungkasnya. (rvn/by/bin)


BACA JUGA

Rabu, 23 September 2015 09:58

Gudang SRG Kebanjiran Gabah

<p style="text-align: justify;"><strong>MARABAHAN</strong> &ndash; Memasuki…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers