BANJARMASIN - Rencana anggota DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke luar negeri kembali menuai protes. Sejumlah organisasi massa gabungan di Kalsel berunjuk rasa di depan gedung dewan, Kamis (23/1) pagi.
Jumlahnya sekitar lima puluh orang. Mereka datang dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Pemuda Pancasila. Rencana kunjungan ke luar negeri itu dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Urgensi-nya hanya hamburkan uang saja,” kata Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, Husaini, usai berunjuk rasa.
Aspirasi disampaikan dihadapan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan anggota Fraksi PKB Suripno Sumas. Selain soal ke luar negeri, para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah kritik terkait Bandara Internasional Syamsuddin Noor dan pelayanan rumah sakit.
Masalah lain juga terkait biarpet listrik. Gangguan sistem kelistrikan yang terjadi beberapa hari lalu berdampak terhadap jaringan internet dan terganggunya berbagai kegiatan masyarakat. Bukan hanya di Kalsel, tapi berdampak hingga Kalteng.
Menanggapi protes pengunjuk rasa, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK memastikan rencana ke luar negeri pada bulan Februari mendatang dipastikan batal. “Undangan itu hanya untuk unsur pimpinan. Sedangkan rencana ke luar negeri kita sesuaikan dengan urgensi di Kalsel,” katanya.
Sedangkan padamnya listrik di Kalsel, dan bahkan sampai Kalteng, Supian menyatakan hal tersebut karena gangguan alam sehingga mengganggu distribusi listrik. Persoalannya bukan karena PLN kekurangan daya.
“Padamnya listrik beberapa hari lalu itu karena saluran atau jaringan ada yang terkena petir. Namun pada pukul 12.00 WITA atau tengah malam sudah menyala kembali,” jelasnya.
Setelah berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, rombongan pengunjuk rasa berunjuk rasa kembali ke kantor PT PLN Banjarmasin. (gmp/ema)
