BANJARMASIN - Selama empat tahun terakhir nampaknya menjadi masa-masa sulit bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Bagaimana tidak, sejak 2016 sampai 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Seribu Sungai ini terus bertambah.
Informasi itu didapat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin. Di mana, pada 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin sudah mencapai 29.648, sedangkan di 2018 hanya 29.240. Lalu, di 2017, 28.932 dan 2016 cuma 28.750.
Dengan jumlah-jumlah tersebut, selalu menempatkan Kota Banjarmasin menjadi penyumbang penduduk miskin terbanyak di Kalsel setiap tahunnya.
Kepala BPS Kalsel Agnes Widiastuti mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa jumlah penduduk miskin di Banjarmasin terus bertambah. Namun, jika di lihat pada tahun lalu, dia menduga kenaikan terjadi salah satunya lantaran banyaknya musibah kebakaran.
"Sepanjang 2019 banyak bencana kebakaran di Kota Banjarmasin akibat kemarau yang berkepanjangan," katanya, kemarin.
Selain itu, dia juga menduga naiknya jumlah warga miskin disebabkan oleh banyaknya petani yang gagal panen. "Hal itu juga karena musim kemarau yang panjang pada tahun lalu," jelasnya.
Kota Banjarmasin sendiri satu-satunya daerah yang jumlah penduduk miskinnya terus bertambah dalam empat tahun terakhir. Sebab, dari data BPS Kalsel, kabupaten/kota lain angka kemiskinannya mengalami naik turun.
Sementara itu, untuk angka kemiskinan se-Kalsel, Kepala BPS Kalsel Diah Utami menyampaikan, secara umum selama periode 2006 sampai 2019 baik pada sisi jumlah maupun persentasenya jumlah warga miskin di Banua mengalami penurunan. Meski setiap tahunnya, angkanya turun naik.
"Karena pada 2006 penduduk miskin Kalsel mencapai 278.450, dengan persentase 8,32 persen. Jauh menurun dibandingkan pada 2019 yang hanya di angka 190 ribuan," katanya.
Dia menambahkan, jika di lihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin Kalsel pada periode Maret - September 2019 juga mengalami penurunan. Baik, di perkotaan maupun perdesaan. "Penurunannya masing-masing sebanyak 0,66 ribu orang di perkotaan dan 1,54 ribu orang di perdesaan," tambahnya.
Untuk mengukur angka kemiskinan sendiri, Diah menjelaskan bahwa mereka melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. "Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," jelasnya.
Lanjutnya, metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk, yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). "Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan," ujarnya.
Diah mengungkapkan, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai warga miskin. "Garis kemiskinan di Kalimantan Selatan sendiri sebesar Rp478.123 perkapita per bulan pada September 2019," pungkasnya. (ris/ran/ema)
