MANAGED BY:
SELASA
18 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 25 Januari 2020 12:01
Respons Warga Banua setelah Naiknya Premi Asuransi BPJS Kesehatan: Andai Kami Orang Kaya Tak Masalah
TERPAKSA TURUN: Hapsah (kanan) mengurus penurunan kelas BPJS Kesehatan dari kelas II menjadi kelas III

PROKAL.CO, Lembaran berkas tersusun rapi di dalam map dokumen berwarna biru yang dibawa Hapsah kemarin. Menunggu antrean dipanggil, sesekali dia memeriksa lembar demi lembar dokumen untuk keperluan mengurus turun kelas kepesertaan BPJS.

----------------------

Dia mendapat antrean nomor dua dipanggil petugas loket BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin di bagian layanan turun kelas. “Sudah kemahalan. Mau diturunkan kelasnya dari kelas II menjadi kelas III,” ujar Hapsah.

Rupanya berkas yang dibawanya adalah milik ayahnya. Sang ayah sebutnya sudah sekitar 3 tahun menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Belakangan, lantaran tarifnya dinaikkan, sang ayah pun meminta untuk diturunkan. “Jarang dipakai beliau. Bayarnya malah tambah mahal, makanya saya diminta menguruskan,” katanya.

Sang ayah yang hanya wiraswasta biasa sebutnya, mengaku sangat terbebani dengan tarif baru. Sementara, sejak menjadi anggota, ayahnya hampir tak pernah menggunakan kartunya. “Paling dibawa ke puskesmas. Kata beliau, mending turun kelas daripada menambah biaya,” tambahnya.

Keinginan menurunkan kelas layanan BPJS Kesehatan juga akan dilakukan oleh Verawati. Menurutnya, tarif yang diterapkan saat ini kurang tepat, di saat ekonomi masyarakat sekarang lesu. “Tarif yang dulu saja banyak orang menunggak. Ini malah dibebankan ke peserta yang bayarnya rajin,” ucapnya.

Saat ini Vera adalah peserta kelas II bersama suami dan tiga orang anaknya. Dalam sebulan, tak sedikit uang yang harus digelontorkannya demi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. “Setiap bulan kami bayar Rp255 ribu. Dengan tarif baru sekarang, uang yang harus saya siapkan sebesar Rp550 ribu per bulan, sungguh membebani,” tukasnya.

Selama ini pun terangnya, dia hampir tak pernah menggunakan layanan ini. Lebih banyak hanya digunakan sang anak yang masih kecil. “Sudah saya bicarakan dengan suami. Bulan depan turun kelas saja,” terangnya.

Dia sendiri mengaku, kerap mendengar dari orang lain, pelayanan BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit selalu dinomorduakan dengan pasien umum. “Kan rugi. Bayar mahal-mahal pelayanan biasa saja. Mending jika harus berobat di rumah sakit, bayar lebih saja nanti minta pelayanan kelas di atasnya,” ucap Vera.

Ketika turun kelas dari II menjadi kelas III, dia mengaku bisa berhemat dan membeli kebutuhan rumah tangga. “Andai kami orang kaya tak masalah. Penghasilan suami hanya berkisar Rp2,6 juta tiap bulan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Hernita mengaku pasrah dengan kenaikan tarif ini. Sedikit rasional, dia memberi contoh soal pelayanan ruangan di rumah sakit, peserta kelas II lebih nyaman dibandingkan dengan pelayanan kelas III. “Berbicara pelayanan, jelas berbeda. Wajar tarifnya lebih tinggi,” tuturnya.

Meski demikian, dia menyayangkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Padahal, tak semua masyarakat berpenghasilan besar. “Kasihan masyarakat ekonomi kecil, pelayanan yang didapat tentu berbeda. Kesenjangan semakin terjadi,” cetusnya.

Beri Kemudahan Turun Kelas

Pemerintah sejak awal tahun tadi menaikkan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Besaran kenaikan mencapai 100 persen. Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan selama ini.

Tarif barunya, peserta JKN kelas I yang tadinya tiap bulan membayar Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Sementara untuk peserta kelas II menjadi Rp110 ribu yang tadinya hanya membayar Rp51 ribu per bulan. Sedangkan tarif BPJS Kesehatan kelas III, yang sebelumnya membayar Rp23 ribu per bulan, menjadi Rp42 ribu per bulan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin, Tutus Novita Dewi mengungkapkan, kenaikan tarif iuran memang berdampak terhadap kepesertaan. Sejak akhir tahun lalu terangnya, sekitar 7 persen yang turun kelas. “Angka riilnya ada di pusat. Di sini (Banjarmasin) hanya menginput,” terangnya.

Dia mengakui, terjadinya kenaikan tarif BPJS Kesehatan membuat masyarakat menyesuaikan kemampuan finansial masing-masing. Sehingga ada beberapa yang turun kelas. “Tapi di Banjarmasin tak signifikan jika dilihat dari jumlah antrian,” tukasnya.

Dia menegaskan, peserta yang ingin turun kelas, pihaknya tak akan menyulitkan. Bahkan pihaknya memberikan kemudahan dengan program PRAKTIS (perubahan kelas tidak sulit). “Jika sebelumnya harus terdaftar 1 tahun baru bisa berubah kelas, dengan program praktis yang berlaku mulai Desember 2019 sampai April 2020 mendatang, peserta bisa merubah kelas meskipun belum 1 tahun terdaftar,” terang Tutus.

Bahkan, bagi peserta yang ingin merubah kelas sebutnya, tak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu dan KTP. Melainkan hanya dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN. “Bahkan dapat dilakukan dalam kondisi non aktif atau menunggak,” tambahnya.

Sementara, dari 1.822.151 orang total peserta BPJS Kesehatan melalui cabang Banjarmasin, lebih dari 50 persen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) tak membayar premi setelah mereka berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Cabang ini meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Kotabaru dan Banjar. 

Suarakan ke BPJS Pusat

Banyaknya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) kesehatan turun kelas setelah pemerintah resmi menaikkan iuran kepesertaan sudah diprediksi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M Lutfi Syaifuddin. Karena pasti memberatkan.

“Kondisi seperti ini memang jauh hari sudah bisa diprediksi,” kata politisi muda dari Fraksi Gerindra ini, kemarin (24/1).

Bukan tanpa alasan, menurutnya, sebelum pusat resmi menaikkan iuran, masyarakat sudah kesulitan membayar, apalagi dengan kenaikan yang sangat tinggi. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Oktober 2019. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memutuskan menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

 “Dengan kenaikan yang sangat tinggi ini, pasti salah satu solusi bagi masyarakat dengan turun kelas,” jelasnya.

Semenjak pemerintah menaikkan iuran tersebut, Lutfi melihat sudah banyak masyarakat yang mengeluh, memang tidak ada yang langsung menyuarakan ke dewan, namun melalui media sosial.  Sebagai wakil rakyat, Lutfi ia berinisiatif menyampaikan aspirasi ini ketika melakukan kunjungan kerja ke BPJS pusat dan Komisi IX DPR RI. Karena kebijakannya ada pusat, pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

“Sudah kita sampaikan ke BPJS dan Komisi IX DPR RI,” pungkasnya. (gmp/by/bin)


BACA JUGA

Senin, 17 Februari 2020 17:10
PT PLN Kalselteng

Jelang Haul Sekumpul, PLN Imbau Perhatikan Jarak Aman Pasang Umbul-umbul

BANJARBARU – Jelang pelaksanaan Haul ke-15 KH Muhammad Zaini Abdul…

Senin, 17 Februari 2020 12:58
Pemkab Hulu Sungai Utara

Dua Peserta Raih Skor Tertinggi SKD CPNS HSU

AMUNTAI - Sejak dilangsungkan pada Jumat (14/2) tadi sampai Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 12:31

Jalani Masa Mencekam Selama 8 Hari; Masyarakat Banua, Terimalah Mereka

BANJARBARU – Nadia Ramadannisa Saubari tampak memeluk erat ibunya, Noor…

Senin, 17 Februari 2020 11:27

Tak Terbukti Corona, ABK Vega Rose Dipulangkan

KOTABARU - Dua ABK kapal Vega Rose akhirnya dipulangkan, Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 11:13

Ribuan Galam Ditanam di Hutan Lindung LA

BANJARBARU – Kelestarian Hutan Lindung Liang Anggang (HL-LA) di Kecamatan…

Senin, 17 Februari 2020 10:53

Siapa yang Diusung Golkar..? Baru Dua Daerah yang Positif

BANJARMASIN - Sejumlah nama kandidat yang akan diusung Dewan Pimpinan…

Senin, 17 Februari 2020 10:44

Sahbirin Terima Penghargaan ANRI

BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bakal menerima penghargaan…

Senin, 17 Februari 2020 10:43

Pelanggan Dikerjai PDAM

BANJARMASIN - Matjahidin menjadi korban "keusilan" PDAM Bandarmasih. Lelaki 77…

Senin, 17 Februari 2020 09:45
PARLEMENTARIA

Dewan Minta Drainase Buntu Segera Ditangani

BANJARBARU - Permasalahan tumpukan sampah di aliran air atau sungai…

Senin, 17 Februari 2020 09:44
Pemko Banjarbaru

Sekda Ikuti Gerakan Salat Subuh Berjemaah

BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Drs H Said Abdullah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers