BALI - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima penghargaan SAKIP tahun 2019 dengan nilai predikat B untuk kedua kalinya.
Kegiatan penganugerahan SAKIP Award ini berlangsung di Pulau Dewata Bali Provinsi Bali dihadiri langsung Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Sekda HSU HM Taufik dan jajaran dari Inspektorat HSU dan Bagian Organisasi Pemkab HSU Senin (27/1).
Penyerahan Award dilakukan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mewakili Menpan dan RB Muhammad Yusuf Ateh Ak, MBA dan langsung diterima Bupati H Abdul Wahid.
Tema yang diangkat dalam event tahun yakni Making Change Making History 'Take A Pat And Keep Making' atau ambil bagian dan terus bergerak. Kegiatan ini ini juga dihadiri langsung Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor.
Bupati HSU H Abdul Wahid HK menyampaikan bahwa apa yang menjadi prestasi dalam bidang akuntabilitas dan kinerja aparatur ini menjadi bukti kuat bahwa HSU terus berupaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dalam pengelolaan anggaran.
"Kami bersyukur sejak tahun 2018 dan 2019 ini daerah kami kembali menerima kepercayaan dari Kemenpan RB RI untuk mendapat predikat B," sampai Wahid disela event Award.
Menurut Wahid penghargaan ini memang prestasi. Namun tegasnya mempertahankan jauh lebih sulit. Maka itu, semua organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola baik anggaran dan kinerja aparatur.
"Terima kasih kepada semua OPD yang berkomitmen memajukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tampa komitmen dari semua OPD mustahil capaian bisa diraih hari ini (kemarin, red)," sampainya.
Perbandingan penilaian dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dengan nilai total akuntabilitas pada tahun 2018 62,13 dan pada tahun 2019 naik menjadi 64,82 sehingga berhasil menorehkan nilai 'B' Variabel tersebut terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja.
Selanjutnya pelaporan kinerja, evaluasi internal dan laporan kinerja. Dua tahun ini membawa HSU bisa meraih predikat 'B' dari hal tersebut HSU menunjukkan kinerja efektivitas dalam pengelolaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Serta pembangunan budaya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil Outcome pada Pemkab HSU.
Sudah menunjukkan hasil yang baik. Kegiatan ini dihadiri Instansi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / kota wilayah II (Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur ,Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung). (mar/ema)
