Pemprov Kalsel Sukses Pertahankan Predikat SAKIP A

- Selasa, 28 Januari 2020 | 08:43 WIB
PRESTASI: Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menerima hasil evaluasi SAKIP dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh,  di Bali, Senin (27/1) siang. | FOTO: HUMAS PEMPROV KALSEL FOR RADAR BANJARMASIN
PRESTASI: Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menerima hasil evaluasi SAKIP dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, di Bali, Senin (27/1) siang. | FOTO: HUMAS PEMPROV KALSEL FOR RADAR BANJARMASIN

BALI- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mempertahankan predikat A atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN RB. Predikat ini merupakan kedua kalinya diterima secara berturut-turut sejak tahun 2018.

Hasil evaluasi SAKIP 2019 diterima langsung Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, di Bali, Senin (27/1) siang.

Bukan hanya mempertahankan predikat A, nilai SAKIP Pemprov Kalsel juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 dari nilai 80,15 meningkat menjadi 80,74.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengucapkan syukur atas predikat A yang berhasil dipertahankan. Menurut Paman Birin capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi.

Dikatakan Paman Birin, mempertahankan sejatinya jauh lebih sulit dari pada meraihnya. Dia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat meraih predikat AA seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Kita akan belajar ke Yogyakarta," ucapnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Itu bisa terwujud jika pemerintah daerah konsisten menerapkan SAKIP.

Dia menyampaikan instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil bukan lagi output dan input artinya pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.

Semua harus memiliki manfaat ekonomi dan memberikan manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (syh/bdm/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

X