BATULICIN - Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel Noorhalis Madjid menjelaskan terkait Aplikasi Lapor ini akan memudahkan masyarakat menyampaikan segala keluhan dan laporannya menyangkut apa yang dikerjakan sebuah lembaga pelayanan publik.
“Sekarang apa saja yang terhubung dalam pelayanan publik yang sudah terhubung dalam sebuah aplikasi ini, maka itu kita sebagai pengguna layanan sangatlah mudah menyampaikan laporan dan laporan itu wajib ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti si pelapor akan direspons staf Presiden dan pihak Ombudsman sekaligus menindaklanjuti,” paparnya.
Hal yang terpenting terangnya, aplikasi lapor itu sudah terintegrasi sampai pada tingkat pelayanan publik terbawah. “Kita tinggal SMS ke 1708, apa saja yang menyangkut pelayanan publik maka akan langsung diterima di dalam Aplikasi Lapor ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, bercermin dari Kota Banjarmasin, laporan pengaduan sejumlah 800 sedangkan Pemprov Kalsel ada 400 laporan yang diterima.
Menurutnya, semakin orang banyak lapor bukan berarti pelayanan semakin buruk namun semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelayanan publik.
“Semakin cerewetnya masyarakat berarti pelayanan publik semakin bagus, karena kalau jalan berlubang di muka rumahnya bisa jadi pihak PUPR, DPR dan Bupati tidak tahu. Tapi ketika dia SMS disertai sebuah kejadian akibat berlubangnya jalan itu, maka akan cepat direspons. Begitu pula sampah yang tak diangkut akan cepat pula direspons,” paparnya.
Dampak positifnya apa atas respons ini, Noorhalis Madjid berkeyakinan, data ini akan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan berimplikasi untuk tahun kedepannya untuk merumuskan apa yang menjadi sebuah prioritas. “Bisa saja mengambil sebuah kebijakan tidak berbasis data karena kita tidak tau apa yang sedang dikeluhkan masyarakat dan yang dibangun tak ada tolak ukurnya,” pungkasnya. (kry/ram/ema)
