BANJARMASIN - Kejaksaan Tinggi Kalsel meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2019 silam. Sekarang korps ini bersiap menuju Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
Kesiapan itu diungkapkan Kepala Kejati Kalsel, Arie Arifin usai deklarasi WBBM di aula Kejati, kemarin (28/1) pagi.
"Saya mendeklarasikan komitmen untuk menindaklanjuti WBK ke arah WBBM," kata Arie.
Makanya, Arie mengingatkan seluruh jajaran Kejati bisa mempertahankan WBK yang sudah diraih dan selanjutnya menyiapkan diri menuju WBBM.
Arie menyebut enam area perubahan yang mesti dilakukan untuk menuju WBBM. Yakni manajemen pengubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokusnya pada pelayanan publik. Contoh, jika masyarakat ingin mendapatkan informasi, tak perlu repot. Cukup klik laman situs kejaksaan, warga bisa mendapatkan berbagai informasi.
"Muaranya ke arah pelayanan publik. Kita akan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat," cetusnya.
Meski Kejati Kalsel sudah mendapat predikat WBK, bakal tetap ada evaluasi berkala. Hasilnya memang ada sedikit penurunan. Terutama tentang kedisiplinan pegawai.
Ada sejumlah pegawai yang datang terlambat dan ada yang keluar kantor pada jam tertentu tanpa memberitahukan keperluannya kepada atasan. "Kemarin setelah WBK sempat turun, mungkin karena terlena," ujarnya.
Karena itu, Arie meminta masyarakat, agar turut mengingatkan jika menemukan oknum anggota yang melakukan tindakan kurang berkenan dan kurang pas ketika melaksanakan tugas sehari-hari.
"Saya rekomendasikan kepada awak media dan masyarakat untuk mengingatkan. Baik terhadap jajaran maupun saya sendiri," pungkasnya. (gmp/fud/ema)
