BANJARBARU - Kurang dari dua bulan ujian nasional (UN) untuk tingkat SMA dan SMP bakal digelar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel memastikan, UN digelar sama seperti tahun lalu.
"Tidak ada perubahan. Soal juga masih dari pusat," kata Kepala Disdikbud M Yusuf Effendy kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Selain soal, dia mengungkapkan, metode UN juga tidak berubah. Di mana, penyelenggaraan UN 2020 tetap sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2019/2020. "Masih sama dengan UN sebelumnya, dilakukan berbasis komputer ataupun menggunakan kertas dan pensil," ungkapnya.
Hanya saja Yusuf menyampaikan, UN tahun ini kemungkinan untuk yang terakhir kalinya. Pasalnya, pada 2021 Kemendikbud bakal mengganti UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai syarat kelulusan di sekolah. "Jadi tahun depan hanya ada ujian sekolah," bebernya.
Terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan pada 2021 tersebut, dia mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. "Iya, kita tunggu saja bagaimana nanti pelaksanaannya," bebernya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Banjarbaru Eko Sanyoto mengaku siap melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. "Karena infonya tahun depan hanya ada ujian sekolah," paparnya.
Penghapusan UN sendiri sebelumnya pertama kali disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pertemuan dengan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia, 11 Desember 2019.
Ketika itu, Nadiem mengatakan, UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional. Sebagai ganti UN, para siswa akan mengikuti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai syarat kelulusan di sekolah.
"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujarnya.
Setidaknya, ada tiga alasan kuat Nadiem dan Kemendikbud untuk mengganti ujian nasional (UN) ke metode asesmen kompetensi.
Pertama, berdasarkan hasil survei dan diskusi Kemendikbud dengan berbagai orang tua, siswa guru dan kepala sekolah, materi ujian nasional terlalu padat sehingga para peserta didik cenderung fokus menghafal materi.
"Fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja bukan menguji kompetensi," papar Nadiem.
Kedua, pelaksanaan UN kerap menjadi beban yang bisa menyebabkan stres bagi siswa, orangtua, dan guru. "Padahal maksudnya UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan. Yakni sekolahnya maupun geografi (lokasi sekolah berada), maupun sistem pendidikannya secara nasional," tutur Nadiem.
Ketiga, UN hanya menilai satu aspek yakni kognitifnya, tetapi tidak semua aspek kognitif kompetensi dites melalui ujian nasional. (ris/ran/ema)
