MANAGED BY:
SENIN
24 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 29 Januari 2020 15:39
PARLEMENTARIA
Legislatif Konsultasikan Penggunaan Dana Desa ke Pusat
KONSULTASI : Wakil Ketua I DPRD Balangan Abdul Hadi (dua dari kanan) saat mengunjungi kantor Kementerian Desa RI. | FOTO: HUMAS FOR RADAR BANJARMASIN.

PROKAL.CO, PARINGIN – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, belum lama tadi melakukan kunjungan dan konsultasi tata cara pengelolaan Dana Desa Ke Kementerian Desa dan Keuangan RI di Jakarta.

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Abdul Hadi ini, disambut oleh Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Felix, dan Subdit Dana Desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Yadi Hadian.

Dikatakan Abdul Hadi, banyak hal yang pihaknya tanyakan dalam kesempatan tersebut, terutama menyangkut keberadaan Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan.

“Kita menanyakan apakah bisa Dana Desa digunakan untuk Kelembagaan Adat, serta bagaimana proses penyaluran dan prioritas penggunaan Dana Desa,” ujarnya.

Felix menjelaskan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

“Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No 06 Tahun 2014. Jadi Alokasi Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa Bisa di gunakan untuk Tunjangan atau Mengaji Kepala Adat/Mantir di Desa Tersebut,” ungkapnya.

Prioritas dana desa tahun 2020, kata dia, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

“Untuk penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga,” terangnya. (why/ema)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:36

2 Calon Jemaah Haji asal Banjarmasin Dipastikan Batal Berangkat

BANJARMASIN - Dua calon jemaah haji asal Banjarmasin dipastikan gagal…

Minggu, 23 Februari 2020 09:35

Krusialnya Peran Unit Sterilisasi

BANJARMASIN - Keselamatan pasien adalah prioritas dalam pelayanan kesehatan. Dan…

Minggu, 23 Februari 2020 09:34

Komisi I Kecewa dengan BKD, Upaya Islah pun Gagal, Satpol PP vs BKD Masih Berlanjut

BANJARMASIN - DPRD Banjarmasin tak mau mendiamkan konflik antara Satpol…

Minggu, 23 Februari 2020 09:24

Tingkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan, Banjarmasin Bakal Datangkan Trainer Medik dari Jepang

BANJARMASIN - Demi meningkatkan kualitas tenaga medik di kota ini,…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:15

Tercepat Dalam Penyaluran Dana Desa, Balangan Raih Penghargaan

PARINGIN  - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:13

Dewan Gali Raperda Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

PARINGIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan,…

Sabtu, 22 Februari 2020 14:00

Haru-Tawa, Forkopimda Sambut Kapolres HSU AKBP Pipit dan Lepas AKBP Ahmad Arif

AMUNTAI -- Acara kenal pamit berlangsung hari di halaman Polres…

Sabtu, 22 Februari 2020 12:00

Guru Zuhdi: Jangan Saling Menghina dan Mengganggu

MARTAPURA - Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengajak segenap…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:58

Akhirnya, Pilgub Tanpa Calon Perseorangan

BANJARMASIN – Pemilihan Gubernur Kalsel tahun ini, dipastikan tak ada…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:54

MALU-MALU..! Koalisi Pilgub Masih Abu-abu

BANJARMASIN - Meski sudah mencukupi syarat kursi di DPRD Kalsel,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers