BANJARMASIN - Empat belas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) atau lazim disebut Samsat menuntut keseragaman infrastruktur. Harus ada perhatian yang adil dari Pemprov Kalsel.
Tujuannya, menyemangati jajaran untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Keluhan itu terungkap dalam rapat koordinasi seluruh kepala UPPD se-Kalsel bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel serta Komisi II DPRD Kalsel, belum lama ini.
Keluh kesah yang disampaikan, dari target pendapatan hingga kecemburuan akibat perbedaan fasilitas. Mereka menuntut keseragaman. Berharap dewan dapat membantu memfasilitasi.
Sebagian besar yang dikeluhkan meliputi bangunan dan fasilitas Kantor Samsat di daerah yang tidak layak.
Kepala Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisa pun berharap pemerintah bisa mengakomodir sarana kantor Samsat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Mulai dari interior sampai fasilitas kantor, contoh kursi dan meja.
“Sarana dan prasarana harus seragam. Misalkan, catnya sama, karena itu menggambarkan UPPD Kalsel,” kata Anni.
Menanggapi usulan itu, Anggota Komisi II Yani Helmi siap menyampaikan aspirasi tersebut. “Memang seharusnya jika orang harus bertempur, harus dikasih peralatan yang lengkap. Saya setuju itu,” ucapnya.
Ada beberapa kantor Samsat di Kalsel yang dinilai kurang layak. Dampaknya, masyarakat yang ingin membayar pajak pun jadi malas.
Contoh UPPD di Kabupaten Balangan. Harusnya untuk menuju lokasi tempat pembayaran dipermudah. Sementara letak bangunan tidak strategis dan sulit dijangkau. “Kantornya saja di lereng, posisi bangunannya setiap tahun menurun, membahayakan sekali,” katanya.
Selama ini, kata Yani, untuk memenuhi fasilitas UPPD, terus meminta bantuan ke pemkab/pemko setemoat. Sebab terlalu lama jika menunggu pemprov. "Ini yang kita dorong. Melengkapi kantor Samsat di daerah agar lebih layak,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)
