BANJARMASIN - Meningkatkan pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu fungsi Bea dan Cukai. Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel, HB Wicaksono menginisiasi pertemuan para eksportir, surveyor, Bank Indonesia, OJK, dinas ESDM, dan KSOP dalam Focus Group Discussion yang digelar, Rabu (5/2) di aula KPPBC TMP B Banjarmasin.
Pertemuan tersebut mendiskusikan implementasi PP No 1/2019, PBI No 21/3/2019 dan PMK No 98/PMK.04/2019. Isinya berdasarkan peraturan tersebut, eksportir komoditas pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia.
Tentunya, DHE SDA wajib dimasukkan dalam bentuk simpanan di rekening khusus DHE SDA pada Bank Devisa, dan wajib dilaksanakan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Ekspor barang.
HB Wicaksono mengungkapkan tujuan aturan tersebut agar DHE SDA dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi optimal.
"Pastinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan dapat membantu menjaga kestabilan nilai rupiah," ujarnya Kamis (6/2) kemarin.
Kakanwil DJBC Kalbagsel mengajak semua pihak berkomitmen bersama untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2019 tersebut menjadikan pemenuhan kewajiban sebagai salah satu cara untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bank Indonesia sebagai salah satu narasumber, selain memaparkan kewajiban eksportir untuk membuka rekening khusus juga memberikan konsultasi atas kendala dan permasalahan yang dialami eksportir terkait implementasi kewajiban DHE SDA tersebut.(lan/ema)
