MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Minggu, 09 Februari 2020 09:44
Kunjungi Pusat Kerajinan Rotan, Menteri Simak Keluhan Petani
SENTRA ROTAN: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditemani Kakanwil Bea Cukai Kalsel HB Wicaksono mengunjungi sentra kerajinan rotan di Banjarmasin.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi pusat kerajinan rotan yang tersisa di Banjarmasin. Yaitu PT Sarikaya Sega Utama dan CV Duta Barito di kawasan Basirih, Jumat (7/2).

Kedatangan Teten didampingi Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB Wicaksono dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gustafa Yandi.

Keduanya merupakan industri rotan yang masih bertahan di Kalsel. Masing-masing mempekerjakan sekitar 200 penduduk lokal. Sebelum adanya larangan ekspor rotan, kedua perusahaan tersebut merupakan penghasil devisa. Bahkan menyerap tenaga kerja hingga dua ribu orang.

Total, sudah 30 perusahaan serupa yang bangkrut.

Perwakilan petani dan UKM rotan yang hadir menyampaikan keluhan kepada menteri. Terkait adanya larangan ekspor yang menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat.

Dampaknya, ribuan pekerja dan petani terpaksa mencari pekerjaan lain. Seperti menjadi buruh di perkebunan karet, sawit, hingga pertambangan. Akibat harga dan permintaan rotan anjlok.

Disebabkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ditujukan pemerintah melalui larangan ekspor rotan dengan realita di Kalimantan. Satu sisi pemerintah ingin menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri. Tapi di sisi lain, dari kapasitas rotan Kalimantan yang dihasilkan, hanya sedikit mampu diserap pasar lokal.

Melihat kondisi ini, Teten memaparkan, terjadi bias informasi. Dia mendengar industri furnitur rotan dalam negeri meributkan kekurangan bahan baku. Sementara informasi yang diperoleh petani dan asosiasi rotan Kalimantan bahwa ketersediaan rotan melimpah, yang hanya mampu diserap lokal sebesar 30 persen.

Tentu sangat aneh. Karena itu ia meminta petani, perajin dan asosiasi agar menyampaikan data kapasitas produksi rotan.

"Dengan ketersediaan data tersebut, pemerintah bisa memberikan solusi kebijakan yang tepat. Guna meningkatkan kesejahteraan petani dan UKM rotan. Tetapi di satu sisi juga ada nilai tambah dari pengolahan komoditas sumber daya alam kita," ujar Teten.

Sementara itu, Wicaksono menyebutkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada KSOP. Ditemukan fakta bahwa kapal-kapal pegangkut rotan antar pulau tidak sampai ke tujuan.

World Integrated Trade Solution (WITS) juga mencatat data 2012-2018, bahwa Tiongkok, Malaysia dan Singapura masih mengimpor rotan asal Indonesia. "Rotan tetap keluar dan negara tidak dapat apa-apa”, ujarnya.

Wicaksono mengungkapkan bahwa Bea Cukai telah bersinergi bersama Gubernur dan Kapolda Kalsel, Kantor Pajak, KSOP, dan Pelindo, dengan menandatangani MoU tata kelola rotan yang akan dilanjutkan tahun ini dengan penerbitan Pergub (Peraturan Gubernur).

"Tata kelola bertujuan membentuk Pusat Konsolidasi Rotan. Agar terwujud keterbukaan dan validitas data kapasitas produksi. Jumlah yang diserap lokal, jumlah yang tidak terserap. Ke depan, fakta penumpukan rotan yang tidak terserap tersebut akan kami dorong kepada pusat untuk membuka larangan ekspor dengan menggunakan skema Pusat Logistik Berikat," tutupnya. (lan/fud/ema)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers