MANAGED BY:
RABU
03 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 09 Februari 2020 09:54
Helmi Mencari Keadilan, Jalur Mataraman-Sungai Ulin Terganjal Ganti Rugi
MENCARI KEADILAN: Helmi (kanan) bersama ibunya menunjukkan gambar udara serta Surat Keterangan Atas Tanah terkait lahan miliknya yang terkena proyek. | Foto: Muhammad Rifani/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARBARU - Progres penyelesaian jalur alternatif Mataraman (Kab Banjar)-Sungai Ulin (Banjarbaru) yang digawangi Pemprov Kalsel masih belum rampung. Hal ini disebabkan lantaran masih ada proses pembebasan lahan yang tidak selesai.

Jalur yang disebut bakal jadi alternatif memecah kemacetan di Jalan A Yani menuju wilayah Banua Enam ini diketahui sepanjang 14 Kilometer. 

Adapun, pembebasan lahan yang masih belum rampung ini diketahui berada di wilayah RT 001 Desa Jingah Habang Hilir Kabupaten Banjar. Setidaknya, lahan milik warga seluas kurang lebih 3000 meter persegi belum rampung dibebaskan.

Pemilik lahan diketahui milik almarhum H Supriadi. Sekarang, status lahan tersebut diwariskan kepada putranya, Helmi.

Polemik ihwal pembebasan lahan disebutnya lantaran masalah besaran ganti rugi. Dikarenakan harga lahan milik almarhum ayahnya ini dipandang tidak idealnya. Yakni masih terlalu rendah.

"Jadi, tanah kami ini hanya dinilai Rp166 ribu serta Rp172 ribu untuk per meter persegi. Nah, sedangkan lahan lain yang lokasinya di belakang (lahan) kami, malah lebih tinggi," curhatnya.

Ketika dilakukan penghitungan tahun 2014 lalu harga tanah kita lebih dari Rp200 ribu. Sekarang malah turun harganya. "Sedangkan lahan di belakang kita malah naik, bagaimana penilaiannya," keluhnya yang berpandangan harga nilai jual tanah seharusnya semakin naik

Tak hanya mengeluhkan nilai jual tanahnya. Ganti rugi tanam tumbuh di lahan miliknya juga dianggap tidak setimpal. Lantaran hanya dihargai 61,5 juta Rupiah. Mengingat klaimnya bahwa tanaman di lahannya jumlahnya sekitar 600 batang dan tergolong tanaman buah yang produktif.

Saat ini, diketahui bahwa Helmi dan keluarga terus memperjuangkan yang dianggap hak mereka. Jalur hukum pun sudah ditempuh. Sekarang, polemik ini diceritakannya telah di tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung RI. 

Terpisah, terkait kelanjutan serta polemik pembebasan lahan ini. Dinas PUPR Kalsel melalui Kepala Bidang Penataan Ruang, Noor Syamsi tak menampik soal masih adanya masalah pembebasan lahan terkait jalur Mataraman-Sungai Ulin 

Disebutnya, bahwa terdapat dua persil yang belum rampung. Tetapi yang satu persil ini tengah dalan proses hukum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Martapura. 

"Jadi, terakhir tadi sudah diputus oleh PN Martapura dan kami menang. Majelis hakim mempersilahkan jika ada pihak yang mau mengajukan banding," jawabnya.

Lalu, sekarang statusnya kata Syamsi telah dititipkan dalam sidang konsinyasi. Diakuinya bahwa satu persil ini masih belum mau menerima terkait ganti rugi pembebasan lahan tersebut.

"Jika sudah masuk konsinyasi, nanti tinggal menunggu tahapan eksekusi lahan. Tetapi, untuk sementara ini pemilik lahan tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh tim appraisal," tanggapnya sembari menyebut jika hal ini juga sudah menang di tingkat Mahkamah Agung dan menguatkan putusan pengadilan. 

Disinggung soal adanya turunnya harga lahan seperti klaim oleh warga. Syamsi merespons jika waktu dulu  bukan termasuk pengadaan besar dan menggunakan sistem yang lama. Sementara sekarang ada aturan baru. 

"Kebetulan itu dulu appraisal di kabupaten Banjar. Kalau yang sekarang ini adalah pakai aturan baru," jelasnya. 

Tambahnya, bahwa harga yang dahulu tidak menggunakan aturan yang baru. Yang mana masih bisa proses nego. "Karena dari awal itu kan tidak setuju, lalu dinaikkan dinego oleh Kabupaten banjar. Nah kita sekarang pakai aturan baru, makanya tidak bisa."

Ditanya terkait adanya keluhan ihwal harga tanam tumbuh. Dipastikannya bahwa harga tanah tersebut belum termasuk dengan harga tanam tumbuh. 

"Kalau soal harga tanam tumbuh di atas lahan itu juga telah dititip di nilai konsinyasi. Kalau (besaran) nilainya saya kurang hafal, ini sedang berada di luar daerah. Itu di ranah PN Martapura," timpalnya. 

Sekadar informasi, terkait perkembangan jalur ini. Usai menjalani beberapa negosiasi yang cukup alot, pihak Pemprov telah berhasil membebaskan lahan sepanjang kurang lebih 3 kilometer.

Lalu, pada akhir tahun 2018 lalu. Juga disebut bahwa proses pembayaran sudah dilakukan terhadap pemilik 24 bidang tanah. Namun kenyataan sekarang, bahwa masih ada satu pemilik lahan menolak biaya pergantian lahan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Martapura  dan hingga kini belum selesai. (rvn/ram/ema)


BACA JUGA

Rabu, 03 Juni 2020 10:19

Pupuk Bersubsidi Aman

 MARABAHAN - Walaupun bukan termasuk bahan pokok, distribusi pupuk bersubsidi…

Rabu, 03 Juni 2020 10:17

Tak Kebagian BLT, Warga Curhat ke DPRD

BARABAI - Puluhan warga Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara,…

Rabu, 03 Juni 2020 09:11
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Resmikan Gedung Berkat Group

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Wakil…

Rabu, 03 Juni 2020 09:07
PARLEMENTARIA

Ketua Dewan: New Normal, Beradaptasi Lawan Covid-19

BANJARBARU – Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Kota Banjarbaru telah…

Rabu, 03 Juni 2020 09:05
Pemkab Tanah Bumbu

Ingatkan Masyarakat Bahaya Corona

BATULICIN - Polres Tanbu menempatkan baliho di semua Mapolsek wilayah…

Rabu, 03 Juni 2020 09:04
Pemkab Tanah Bumbu

Lurah Tungkaran Pangeran Tinjau Pasar

BATULICIN - Lurah Tungkaran Pangeran Hj Rima Anita Susanti meninjau…

Rabu, 03 Juni 2020 09:03
Pemkab Tanah Bumbu

Wabup Saksikan Peringatan Hari Lahir Pancasila

BATULICIN - Peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan secara video conference…

Selasa, 02 Juni 2020 12:46

Diancam Duet Bencana; Jutaan Orang Banua Diprediksi akan Terpapar Covid-19, dengan Kematian 16 Ribu Jiwa

BANJARMASIN - Pakar matematika Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Ahsar Karim…

Selasa, 02 Juni 2020 11:54

31 Mei-13 Juli Pendisiplinan Masyarakat Banjarbaru, Normal Baru Belum Berlaku

BANJARBARU - Wali kota telah menerbitkan Perwali tentang Pedoman Tatanan…

Selasa, 02 Juni 2020 11:49

Tahapan Pilkada Tunggu Finalisasi PKPU

BANJARBARU - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tertunda karena adanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers