BANJARJARMASIN - Menjadi perusahaan umum daerah atau perseroan daerah? Kepastian pilihan badan hukum itulah yang dinantikan Pemko Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih. Pilihan status badan hukum sangat tergantung dari jawaban Pemprov Kalsel.
"Sekarang kan masih ada saham provinsi, sambil menunggu jawaban provinsi. Idealnya sih mau ke perumda. Tapi kalau pemprov tetap mempertahankan sahamnya, mau tidak mau berubah menjadi perseroda," kata Direktur Utama PDAM Bandarmasih Yudha Achmadi, kemarin (9/2).
"Kami berharap sahamnya bisa segera dihibahkan pemprov. Semoga lekas mendapat respons. Kami fleksibel saja," tambah Yudha.
Dampaknya, pemko pun menunggu kepastian perubahan badan hukum PDAM, sebelum menyetujui penyertaan modal. Ketika kepastian sudah diperoleh, maka penyertaan modal pun mengalir lancar.
"Mudah-mudahan pada tahun 2020 ini sudah jelas, apakah perseroda atau perumda," tukasnya. Apa saja upayanya? Sejauh ini, PDAM sudah dua kali menyurati pemprov.
"Dalam minggu ini, surat kedua kami kirimkan. Sudah ditandatangani wali kota. Isinya meminta kepastian penyertaan modal provinsi. Apakah dihibahkan atau dipertahankan, kita tunggu saja," ungkapnya.
Yudha mengutarakan, PDAM masih memerlukan penyertaan modal dari pemerintah. Jika hanya mengandalkan pendapatan, sulit untuk berinvestasi.
"Kecil sekali kemungkinannya. Sekarang, kami coba memaksimalkan biaya operasional dengan pendapatan yang ada. Kalau sudah ada penyertaan modal, baru bisa perbaikan jaringan dan peningkatan pelayanan," jelasnya.
Disebutkannya, penyertaan modal yang diperoleh PDAM diproyeksikan mencapai Rp10 miliar.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga menantikan kepastian tersebut. "Bagi pemko, mudah-mudahan mendapatkan status terbaik, sesuai ketentuan UU yang berlaku hari ini. Apapun itu soal pilihan perseroda atau perumda," ujarnya. (lan/fud/ema)
