BATULICIN - Pemkab Tanbu menggelar rapat untuk membahas pencemaran sungai di Kecamatan Satui. Rapat dipimpin Sekda Tanbu H Rooswandi Salem di kantor Bupati Tanbu. Rapat ini merupakan pertemuan kesekian kali yang digelar Pemkab Tanbu untuk membahas masalah dugaan pencemaran Sungai Satui.
Camat Satui Herry Kurbiansyah mengatakan tercemarnya sungai satui berdampak pada terganggunya mata pencarian para nelayan yang tidak bisa mencari ikan. Selain itu, tercemarnya sungai satui juga dirasakan oleh pelanggan PDAM yang mengeluhkan menurunnya kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. “Masyarakat mengharapkan ada tindakan dan solusi dari pemerintah daerah dalam menangani pencemaran sungai ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan ada beberapa tindakan yang diambil pemerintah daerah seperti menutup aliran pembuangan air limbah tambang yang menjadi sumber pencemaran beberapa waktu lalu, namun hasilnya masih belum optimal.
Selain itu pihaknya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas ESDM Kalsel dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel selaku instansi yang berwenang dalam urusan perizinan pertambangan. Kemudian melakukan koordinasi dan menyampaikan surat terkait hal ini, namun belum ada informasi lebih lanjut. “Kita tidak bisa terus menerus menunggu respons dari pihak propinsi. Karena itu Pemkab telah mengambil langkah strategis penanganan berupa penutupan aliran pembuangan air limbah, kemudian melakukan upaya teknis penanganan dan normalisasi air sungai,” papar Sekda.
Terkait menurunnya kualitas air PDAM, untuk jangka panjang Pemkab Tanbu akan melakukan kajian teknis terkait sumber air baku PDAM Satui yang sebelumnya menggunakan sumber air sungai Satui dengan sumber air dari pegunungan.
Terkait para nelayan pencari ikan yang mata pencahariannya bergantung pada sungai Satui, Dinas Perikanan Tanbu akan melakukan pendataan secara spesifik para nelayan yang akan diberikan pengetahuan dalam pengembangan perikanan budi daya dengan pemanfaatan jaring apung dan bioflok sehingga tidak bergantung lagi dengan Sungai Satui. “Diharapkan nelayan mendapat nilai ekonomis yang lebih baik. Beralih dari nelayan tangkap menjadi pembudi daya,” ucap sekda.
Untuk masterplan besar penanganan Sungai Satui, menurut sekda lagi, telah dibahas beberapa waktu yang lalu dengan Propinsi Kalsel, pemerintah pusat dan kabupaten. Peta sasaran utama adalah antisipasi banjir dan penangan reklamasi. “Selain itu, untuk diketahui bersama oleh masyarakat, bahwa perusahaan pertambangan sudah menyetorkan dana jaminan reklamasi ke Pemprov Kalsel. Oleh karena itu kita meminta kepada Pemprov agar segera direalisasikan penanganan secara konstruktif dan komprehensif, sebab ini merupakan hak masyarakat,” jelasnya.
Kepala DLH Tanbu Rahmat P Udoyo menyebutkan, penyumbang terbesar pencemaran sungai berasal dari eks bukaan lahan tambang di perbatasan Tanah Bumbu-Tanah Laut. “Untuk menghentikan sumber pencemaran maka harus dilakukan rehabilitasi atau ditutup lubangnya,” tegasnya.
Rahmat menambahkan untuk penutupan lubang tambang menjadi kewenangan ESDM Propinsi Kalsel.
Dalam rapat tersebut juga dihadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suhartoyo, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Anwar Salujang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H M Thaha, Kadis PUPR H Anstari Firdaus, Kadinsos, Basuni dan Plt Kadis Perikanan Yulian Herawati. (kry/ram/ema)
