MANAGED BY:
MINGGU
12 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 12 Februari 2020 12:23
Jangan Karena Pilkada Masyarakat Tak Dilayani, Kemendagri: Boleh Isi Jabatan Kosong
LARANG PETAHANA: Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharudin saat menjadi narasumber Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, kemarin. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO,

BANJARMASIN – Pemerintah daerah diminta tak usah merengek ke Kemendagri untuk meminta izin merotasi pejabat saat tahapan Pilkada sekarang. Kemendagri menegaskan, tak akan memproses pengajuan mutasi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharudin memastikan, pihaknya tak akan menekan surat persetujuan atau tanda tangan mutasi pejabat yang diminta daerah.

“Tak usah melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat, saya pastikan tak bisa. Jangan menyusahkan Kemendagri,” tegas Bahtiar saat menjadi narasumber Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang digelar Bawaslu RI kemarin di Hotel Golden Tulip Banjarmasin.

Dia memastikan, jika ada calon petahana atau kepala daerah yang berani melakukan mutasi secara diam-diam tanpa izin Mendagri malah hanya akan membuat panjang pertempuran Pilkada. “Ancamannya jelas. diskualifikasi. Belum lagi jika sampai ke pidana. Ini patut diperhatikan,” pesannya. 

Lalu bagaimana jika memang mutasi sudah mendesak? Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan atau Juru Bicara Mendagri ini menerangkan, mutasi bisa dilakukan kepala daerah asalkan pengisian jabatan yang kosong bukan melakukan penggantian jabatan lain. “Kalau hanya satu kosong. Isi satu itu, jangan yang lain ikut diputar,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pengisian jabatan yang kosong tersebut pada dasarnya adalah untuk pelayanan publik. Mendagri pun tak ingin kekosongan tersebut malah menghambat pelayanan. “Jangan karena gara-gara Pilkada masyarakat tak dilayani,” tukasnya.

Dia juga mengingatkan, pengisian jabatan kosong tersebut, juga harus dilakukan sesuai prosedur. Selain mendapat rekomedasi, pengisian jabatan eselon II juga harus melalui lelang jabatan. “Tak masalah jika yang nanti mengisi adalah pejabat eselon II juga, sepanjang sesuai aturan, yakni lelang jabatan. Ini pun harus rekomedasi dulu dari Mendagri,” paparnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 11 Juli 2020 13:10

Maskapai Buka Layanan Rapid Test Murah

BANJARBARU - Mahalnya biaya rapid test di sejumlah klinik dan…

Sabtu, 11 Juli 2020 13:08

Dana KPU dan Bawaslu Cair, Rp5,5 miliar Tambahan Juga Disalurkan

BANJARMASIN - KPU dan Bawaslu Kalsel lega. Sisa dana hibah…

Sabtu, 11 Juli 2020 13:06

Pembukaan Sekolah Batola Ditunda

MARABAHAN - Hanya tiga hari menjelang pembukaan sekolah kembali, Pemkab…

Sabtu, 11 Juli 2020 13:04

BPBD Mulai Atur Langkah Atasi Karhutla

BANJARBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mulai intens…

Sabtu, 11 Juli 2020 13:03

Mantap Maju Pilkada, Abdul Haris Urus Pengunduran Diri

BANJARMASIN - Niat Abdul Haris bertarung di Pemilihan Wali Kota…

Sabtu, 11 Juli 2020 12:06

Maju Mundur Aturan THM di Masa Pandemi, Pemko: Maaf Kalau Diskoteknya Ditutup

Untuk yang kesekian kalinya, Pemko Banjarmasin kembali menegaskan bahwa tempat…

Sabtu, 11 Juli 2020 11:56

Pagebluk, Produksi Sampah Menyusut

BANJARBARU - Selama pandemi menggebluk Kota Banjarbaru. Aktivitas dan mobilitas…

Sabtu, 11 Juli 2020 10:55

Minta Selesaikan Kebocoran Pasar Baru

KOTABARU - Polemik bangunan pasar yang baru dibangun ternyata sudah…

Sabtu, 11 Juli 2020 10:52

Tambah 52 Bed di Dua Lokasi Karantina

KANDANGAN – Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Hulu…

Sabtu, 11 Juli 2020 09:19
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Kunjungi Desa Sungai Cuka Satui

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor didampingi Ketua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers