MANAGED BY:
SELASA
18 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 14 Februari 2020 12:02
Haji Denny: Revisi UU KPK Bertentangan dengan Semangat Antikorupsi

Sampaikan Keterangan Ahli Bersama Mantan Pimpinan KPK

AHLI: Prof Dr H Denny Indrayana dengan Dr Busyro Muqoddas saat menjadi Ahli dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang menguji revisi UU KPK.

PROKAL.CO, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr H Denny Indrayana menilai revisi UU KPK bertentangan dengan semangat antikorupsi. Pandangan itu disampaikan saat sidang di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Ada dua ahli yang dihadirkan yakni Haji Denny dan Dr Busyro Muqoddas yang merupakan mantan pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan gugatan terhadap UU KPK yang baru, UU Nomor 19 tahun 2019 pada Rabu, 12 Februari 2020. Menurut Haji Denny, dirinya menekankan revisi UU KPK melemahkan dan menghilangkan independensi KPK. Bakal Calon Gubernur Kalsel ini menegaskan bahwa UUD harus dilihat sebagai piagam dasar antikorupsi yang dilahirkan dari semangat reformasi.

“Jadi harus dipandang kebijakan yang melemahkan KPK melawan konstitusi. Revisi ini tidak hanya berbasis teks tapi dilihat kebermanfaatan. Kalau hanya berbasis teks akan bisa terjebak pada normatif dan tidak akan bisa melihat bahwa ada siasat melemahkan dan melumpuhkan KPK,” ungkap Haji Denny kepada Radar Banjarmasin melalui pesan suara, kemarin.

Pada kesempatan itu, Haji Denny juga menyebut revisi UU KPK adalah agenda koruptif diantaranya dengan cara membentuk dewan pengawas sebenarnya adalah langkah memudahkan masuknya intervensi kerja KPK. “Ini bertentangan dengan semangat antikorupsi yang mewarnai seluruh perubahan UUD 1945 pasca reformasi,” tegasnya.

Dalam sidang tersebut, Haji Denny menilai revisi UU yang telah disahkan membuat KPK sudah mati atau paling tidak mati suri.

"Bagi kami seperti judul film Superman is dead, KPK is dead dengan revisi ini. Walau kalau mau optimis sedikit, KPK mati suri," ujar mantan Wakil Menkumham ini.

Haji Denny menilai, KPK sudah mati karena tak lagi memiliki independensi. Hal itu, katanya, terlihat dari revisi Pasal 3 yang memasukkan KPK sebagai rumpun eksekutif. Berikut bunyi pasal yang dimaksud: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Revisi UU KPK senyatanya masuknya kontrol eksekutif dalam tubuh KPK," ucapnya.

Tak hanya itu, Haji Denny berpandangan independensi KPK telah dirusak dengan adanya Dewan Pengawas (Dewas). Sebab sejak UU KPK versi revisi berlaku, penyadapan hingga penggeledahan harus seizin Dewas.

"Model pengawasan Dewas yang masuk teknis penegakan hukum tidak ada dan tidak ditemukan," kata dia. Berkaca pada argumen tersebut, Haji Denny menilai revisi UU KPK telah berupaya membunuh pemberantasan korupsi. (*/tas)


BACA JUGA

Senin, 17 Februari 2020 12:58
Pemkab Hulu Sungai Utara

Dua Peserta Raih Skor Tertinggi SKD CPNS HSU

AMUNTAI - Sejak dilangsungkan pada Jumat (14/2) tadi sampai Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 12:31

Jalani Masa Mencekam Selama 8 Hari; Masyarakat Banua, Terimalah Mereka

BANJARBARU – Nadia Ramadannisa Saubari tampak memeluk erat ibunya, Noor…

Senin, 17 Februari 2020 11:27

Tak Terbukti Corona, ABK Vega Rose Dipulangkan

KOTABARU - Dua ABK kapal Vega Rose akhirnya dipulangkan, Minggu…

Senin, 17 Februari 2020 11:13

Ribuan Galam Ditanam di Hutan Lindung LA

BANJARBARU – Kelestarian Hutan Lindung Liang Anggang (HL-LA) di Kecamatan…

Senin, 17 Februari 2020 10:53

Siapa yang Diusung Golkar..? Baru Dua Daerah yang Positif

BANJARMASIN - Sejumlah nama kandidat yang akan diusung Dewan Pimpinan…

Senin, 17 Februari 2020 10:44

Sahbirin Terima Penghargaan ANRI

BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bakal menerima penghargaan…

Senin, 17 Februari 2020 10:43

Pelanggan Dikerjai PDAM

BANJARMASIN - Matjahidin menjadi korban "keusilan" PDAM Bandarmasih. Lelaki 77…

Senin, 17 Februari 2020 09:45
PARLEMENTARIA

Dewan Minta Drainase Buntu Segera Ditangani

BANJARBARU - Permasalahan tumpukan sampah di aliran air atau sungai…

Senin, 17 Februari 2020 09:44
Pemko Banjarbaru

Sekda Ikuti Gerakan Salat Subuh Berjemaah

BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Drs H Said Abdullah…

Senin, 17 Februari 2020 09:34
Pemkab Tanah Bumbu

Fasilitas Umum Nelayan Diresmikan

BATULICIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan dan meresmikan fasilitas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers