BANJARMASIN - Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law terus menuai polemik. Ribuan buruh di Kalsel bahkan sudah merencanakan unjuk rasa besar-besaran. Mereka berorasi di depan Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat.
Bidang Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel, Sumarlan mengatakan kepada Radar Banjarmasin, telah mengirimkan surat ke kepolisian maupun DPRD terkait aksi yang direncanakan pada Rabu (19/2) besok.
“Izin demonstrasi sudah kami masukkan ke kantor polisi dan DPRD. Rencananya yang akan turun sekitar tiga ribu hingga empat ribu buruh,” tegas Sumarlan, kemarin (17/2) siang.
Para pekerja yang turun aksi datang dari berbagai perusahaan. Di antaranya perusahaan kayu lapis, pertambangan batu bara sampai perkebunan. Seluruh pekerja sepakat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan cluster dari draf RUU Cipta Lapangan Kerja.
Sebab, di didalamnya mengandung ketidakpastian keamanan kerja, keamanan pemasukan, maupun jaminan sosial bagi kaum buruh.
Maka sangat merugikan pekerja. Semua itu akan disampaikan ke Anggota DPRD Kalsel untuk selanjutnya dapat menjadi rekomendasi daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Yang jelas, kami menyatakan sikap menolak total isi draf RUU Omnibus Law yang memasukkan cluster ketenagakerjaan,” tegasnya.
Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah ketika dikonfirmasi membenarkan telah menerima informasi akan ada aksi unjuk rasa buruh. "Iya, kami menerima laporan dari kepolisian akan ada unjuk rasa di gedung dewan," ujarnya.
Karena rencana aksi tersebut berbarengan dengan rapat paripurna, maka seluruh anggota dewan akan berada di tempat. “Kebetulan hari itu juga ada paripurna, mungkin pimpinan yang akan menemui mereka,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)
