BANJARMASIN - Aksi unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin, Selasa (18/2) pagi berujung sejumlah perusakan. Ada kekhawatiran anggota Satpol PP yang terlibat aksi bakal dihukum Pemko Banjarmasin.
Namun, Plt Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik menyatakan, jika itu sampai terjadi, yang seharusnya mendapat hukuman adalah dirinya. Karena sebelum berunjuk rasa, sudah meminta izin terlebih dulu.
“Saya siap pasang badan, karena itu bukan kesalahan mereka. Saya mengizinkan,” tegasnya, kemarin (19/2) di kantornya.
Yang dilakukan mereka hanya menuntut keadilan. Persoalan ini sudah terlalu lama, tapi sampai sekarang tak ada realisasinya. Sebagai pimpinan ia tidak bisa menahan keinginan anggotanya menyampaikan aspirasi.
Meski setuju rencana tersebut, kepada seluruh personel ia berpesan agar jangan melakukan tindakan tercela. Pastinya tidak boleh ada perusakan. Tapi karena yang ingin ditemui tak berada di tempat, terjadilah pendudukan ruangan oleh anggota.
“Itu di luar dari kendali saya, makanya saya meminta maaf kalau terjadi kerusakan apapun. Secara pribadi saya siap diganti,” ucapnya.
Dia mengancam, jika ada jajarannya yang dimutasi lantaran persoalan ini, dia sendiri yang akan turun memimpin unjuk rasa ke Balai Kota Banjarmasin.
“Satu saja ada anggota yang dipindah, saya akan pasang tenda di depan pemko,” ancam Ichwan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan itu.
Terkait penyusunan tukin (tunjangan kinerja), menurutnya sudah jelas, dihitung dari kinerja pegawai. Beban kerja masing-masing SKPD itu berbeda, begitu pula dengan beban kerja pegawainya. Sama halnya di Satpol PP. Ia mengibaratkan Satpol PP sebagai sebuah SKPD yang berkebutuhan khusus.
Karena bertugas tak kenal waktu, bahkan hari libur pun tetap bekerja. Tingginya risiko kerja di lapangan juga tak sebanding dengan penghasilan. Dari berhadapan dengan preman, hingga harus berurusan dengan kepolisian. “Harusnya tukin mampu menyejahterakan, bukan malah sebaliknya,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)
