MANAGED BY:
SENIN
06 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 20 Februari 2020 10:35
Peringatan Bagi Abdi Negara: Medsos Eselon I-II Diawasi untuk Cegah Radikalisme

PROKAL.CO, BANJARBARU – Ini peringatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar hati-hati menggunakan media sosial (medsos). Pasalnya pemerintah mengawasi secara ketat pergerakan para abdi negara di dunia maya agar tidak terpapar paham radikalisme.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini seluruh pejabat eselon I dan eselon II sudah terdata dengan baik. “Jadi nanti terlihat ada atau tidaknya klik dengan kelompok-kelompok radikal terorisme menggunakan medsosnya. Bagaimana lingkungan keluarganya. Bagaimana aktivitas politiknya,” katanya, Selasa (18/2).

Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada 2018 sudah diterbitkan Surat Edaran MenPAN-RB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Tjahjo menyampaikan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II.

“Sebagai abdi negara, ASN sudah seharusnya santun dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu dan institusi. Untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan,” terangnya.

Dia juga menegaskan, permasalahan ini tidak bisa ditangani KemenPAN-RB sendiri, tetapi harus melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait. Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi disiplin. “Proses hukum yang terkait kelompok radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kami dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I,” paparnya.

Keseriusan pemerintah untuk menjauhkan paham radikalisme dari internal ASN, juga dibuktikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Ada 11 kementerian dan lembaga yang menandatangani SKB tersebut, di antaranya adalah Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, Menteri Agama, Kepala BIN, dan instansi lainnya yang terkait.

Sementara itu, saat ditanya terkait hal itu, Kepala Kesbangpol Kalsel Heriyansyah mengaku masih mempelajari bagaimana sistem pengawasan ASN yang dilakukan pemerintah pusat. "Saya masih mempelajarinya, jadi belum bisa memberika tanggapan," ujarnya.

Menurutnya, di Kalsel sendiri selama ini belum terdeteksi adanya paham radikalisme. Sehingga, diharapkan tak ada ASN Pemprov Kalsel yang terpapar kelompok radikal. "Kalau ASN diawasi melalui medsos, berarti Kementerian Kominfo yang mendata medsos para ASN," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai mengaku sepakat bila pemerintah pusat mengawasi ASN. Dengan tujuan, supaya tidak terpapar paham radikalisme. "Pengawasan juga bisa bermanfaat untuk menjaga kenetralan ASN menjelang Pilkada dan juga untuk menjalankan kode etik ASN," katanya.

Lanjutnya, Dinas Kominfo Kalsel sendiri ikut memonitor jika ditemukan ada ASN Pemprov Kalsel yang terindikasi terpapar paham radikalisme. "Kalau ada laporan dari pemerintah pusat, kami akan ikut mengecek dan melacak medsos milik ASN yang dimaksud. Kemudian mencari identitasnya ke BKD," bebernya.

Namun, dia menyampaikan, hingga kini belum ada laporan terkait adanya ASN Pemprov Kalsel yang terindikasi masuk dalam kelompok-kelompok radikal. "Ya, sejauh ini belum ada. Kalau ada, pasti kami diminta pusat untuk melacaknya," ucapnya.

Dikatakannya, pengawasan sendiri secara langsung dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan KemenPAN-RB. "Yang punya data ASN adalah KemenPAN-RB, kalau Kementerian Kominfo tinggal menunggu laporan," pungkasnya. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Minggu, 05 April 2020 15:06
Pemkab Balangan

Bupati Perketat Akses Keluar Masuk Kabupaten

PARINGIN – Bupati Balangan Ansharuddin bersama sejumlah jajarannya yang masuk…

Minggu, 05 April 2020 09:15

Lab Corona Banjarbaru akan Beroperasi Pekan Depan

BANJARBARU - Tinggal menghitung hari, laboratorium pemeriksaan Covid-19 untuk wilayah…

Minggu, 05 April 2020 09:10

Innalillahi...Satu Pasien PDP Meninggal, PDP Juga Bertambah Satu

BANJARMASIN - Satu pasien dalam pengawasan (PDP) dinyatakan meninggal dunia,…

Minggu, 05 April 2020 09:07

Tak Bisa WFH, Driver Online Silakan Jalan

BANJARMASIN - Belakangan beredar kabar bahwa aktivitas transportasi online akan…

Minggu, 05 April 2020 09:05

Tak Pulang Dulu, 25 Personel Polda Kalsel Dikarantina

BANJARMASIN – Sebanyak 25 anggota Polda Kalsel yang mengikuti Sekolah…

Minggu, 05 April 2020 09:03

Jadi Zona Merah, Warga Banjarmasin Utara Wajib Siaga

BANJARMASIN - Masuk zona merah penyebaran COVID-19, Banjarmasin Utara membutuhkan…

Minggu, 05 April 2020 08:58

Diskon PDAM Tunggu Regulasi

BANJARMASIN - Meski wali kota telah menyatakan bakal ada pemotongan…

Minggu, 05 April 2020 08:44

Jika Ada Pasien Corona Meninggal, Lokasi Khusus Pemakaman Sudah Disediakan

MARTAPURA – Hingga kini sudah ada tiga pasien positif virus…

Sabtu, 04 April 2020 07:55

Wapres Minta Fatwa Haram Mudik ke MUI

JAKARTA – Di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak,…

Sabtu, 04 April 2020 07:52

Mayoritas Terpapar di Luar, PDP Ulin 26 Meninggal Dunia

BANJARMASIN – Imbauan pemerintah agar tetap berada di rumah di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers