MANAGED BY:
SABTU
04 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 24 Februari 2020 12:06
Disebut Terlalu Atur Privasi, RUU Ketahanan Keluarga Menyulut Kontroversi
Ilustrasi: Jawapos.com

PROKAL.CO, BANJARBARU – DPR RI beberapa waktu lalu telah mengusulkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Sayangnya, RUU itu langsung menyulut kontroversi di tengah publik karena dinilai terlalu mengatur hal privat dalam urusan keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga sendiri diusulkan oleh lima anggota DPR lintas fraksi. Yaitu, Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS, Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra, Ali Taher Parasong dari Fraksi PAN, serta Endang Maria Astuti asal Fraksi Golkar.

Ada beberapa pasal yang disorot dalam RUU tersebut. Kewajiban suami dan istri, misalnya. Klausul itu tertuang dalam pasal 25. Kewajiban istri, antara lain, mengatur urusan rumah tangga. Dalam pasal itu, istri juga wajib memenuhi hak-hak suami sesuai dengan norma agama dan etika sosial.

Hal privat lain yang harus diurus negara terdapat pada pasal 33 ayat (2). Yakni, rumah harus memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orang tua dan anak serta terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Lalu bagaimana pandangan masyarakat Banua terkait pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga? Novrihati, salah seorang ibu rumah tangga di Banjarbaru mengaku tak sepakat dengan beberapa pasal yang ada di RUU tersebut.

"Seperti pasal tentang kewajiban suami dan istri. Seharusnya pemerintah tidak berwenang untuk mengurusi dapur warga negaranya. Karena perkara si istri wajib mengurus rumah tangga itu urusan dia sama suami atau keluarganya. Bukan karena undang-undang," katanya.

Menurutnya, tidak semua istri bisa berdiam diri di rumah untuk mengurus rumah tangga. "Bisa jadi ekonomi keluarganya paspasan, sehingga si istri terpaksa ikut bekerja memenuhi keperluan rumah tangga," ujarnya.

Hal senada disampaikan Akhmad Ramadhani, seorang karyawan swasta di Banjarbaru. Menurut dia, pernikahan adalah hal pribadi yang tak bisa dicampuri negara. Kecuali pengaturan dalam pernikahan yang mengalami kekerasan (KDRT).

"Selain itu, perempuan bukan di bawah laki-laki, tapi partner hidup dalam pernikahan. Mereka seperti tidak dibiarkan berkembang, kalau hanya boleh mengurus rumah tangga," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalsel Husnul Khatimah saat dimintai tanggapan menyampaikan, RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi lantaran masyarakat belum memahami maksud dan tujuan teknisnya. "Dan nanti akan dijelaskan dalam aturan teknisnya, sehingga masyarakat bisa memahaminya," ucapnya.

Menurutnya, undang-undang biasanya mengatur secara umum dan untuk teknis pelaksanaannya perlu PP dan Permen sesuai spesifik yang diatur.

"Pasal-pasal yang kontroversial itu menjadi sasaran dalam lima dimensi ketahanan keluarga dan setiap dimensi ada target indikator yang harus dipenuhi. Tapi, ini masih rancangan nanti akan berproses lebih lanjut dengan melibatkan tenaga ahli yang membahasnya," bebernya.

Sementara itu, pemerintah berhati-hati menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang memicu polemik. Rancangan beleid usulan DPR tersebut disorot lantaran dianggap terlalu mencampuri ranah privasi keluarga.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengaku telah mendengar polemik terkait RUU itu di masyarakat. Namun, dia belum membaca naskahnya. Sebab, secara resmi DPR memang belum menyampaikan kepada pemerintah untuk dibahas. ”Sebenarnya untuk apa sih RUU Ketahanan keluarga itu? Itu pertanyaan saya,’’ ujar dia kemarin (22/2).

Salah satu substansi yang menjadi kontroversi adalah beberapa pasal yang dianggap bersinggungan dengan ranah privasi seseorang. Misalnya, soal kewajiban suami dan istri yang diatur dalam pasal 25. Pasal itu mengatur kewajiban-kewajiban spesifik yang disematkan kepada suami maupun istri. Kemudian, pasal 33 yang mengatur kriteria hunian layak.

Dini belum bisa memastikan apakah RUU tersebut benar akan mengekang hak perempuan sebagaimana yang berkembang di publik. Bila benar, tentu hal tersebut akan menjadi problem tersendiri. ’’Mati kan kita (perempuan), bisa mati bosan,’’ selorohnya.

Yang jelas, kata dia, saat ini pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi terkait RUU tersebut. Sebab, naskah RUU itu belum diterima dan dipelajari. Pemerintah pasti akan memberikan pendapat karena RUU dibahas bersama antara dua pihak, yakni DPR dan pemerintah. ”Nanti kami akan pertanyakan juga, apa segitunya negara harus masuk ke ranah privat,’’ tutur Dini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengakui RUU Ketahanan Keluarga adalah inisiatif anggota DPR. Dia menyatakan, RUU tersebut saat ini masih masuk tahap penjelasan pengusul ke baleg. ’’Karena inisiatif anggota, pengajuan dan pengharmonisasian draf RUU dilakukan di baleg,’’ kata Achmad Baidowi.

Saat ini draf RUU tersebut dibahas di panitia kerja (panja) baleg. Termasuk kemungkinan dikompilasi dengan draf RUU lain yang memiliki kemiripan. Di antaranya, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional.

Netty Prasetiyani, salah seorang pengusul RUU Ketahanan Keluarga, mengaku tidak bermasalah jika beleid tersebut menimbulkan reaksi publik. Dia menilai pro dan kontra di publik justru bagus untuk memaksimalkan pembahasan agar regulasi berkualitas. ’’Justru kita terbantu dengan sikap publik seperti ini,’’ ujarnya.

Netty pun meminta masyarakat untuk membaca secara detail keseluruhan isi draf RUU Ketahanan Keluarga. Prinsipnya, RUU tersebut diklaim sebagai sarana untuk menciptakan keluarga tangguh.

Menurut dia, tujuan pengusulan RUU tersebut didasari fakta empiris terkait dengan kerentanan keluarga Indonesia yang sangat memprihatinkan. Kerentanan itu, jelas dia, tecermin dari angka kematian ibu yang masih tinggi. Dari 100 ribu kelahiran, ada 305 ibu yang meninggal. Itu sesuai dengan hasil survei pada sensus 2015. ’’Ini berarti dari 100 ribu kelahiran, ada 305 bayi yang kehilangan sosok ibu,’’ tutur politikus PKS tersebut. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 04 April 2020 07:55

Wapres Minta Fatwa Haram Mudik ke MUI

JAKARTA – Di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak,…

Sabtu, 04 April 2020 07:52

Mayoritas Terpapar di Luar, PDP Ulin 26 Meninggal Dunia

BANJARMASIN – Imbauan pemerintah agar tetap berada di rumah di…

Sabtu, 04 April 2020 07:50

PKK Kalsel Bagi Sembako dari Pintu ke Pintu

SUNGAI TABUK - Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hj…

Sabtu, 04 April 2020 07:49

Tak Ada Lagi Terbang Malam, Maskapai Terima Demi Kemaslahatan Bersama

BANJARBARU - Bandara Internasional Syamsudin Noor, Jumat (3/3) kemarin akhirnya…

Sabtu, 04 April 2020 07:47

Bupati ini Serahkan Gaji Selama Wabah

PELAIHARI – Bupati Tanah Laut H Sukamta memberi teladan kepedulian…

Sabtu, 04 April 2020 07:39

Hiasi Gerbang Perlu Rp190 Juta

BANJARBARU - Ketika malam hari, pemandangan di tugu atau gerbang…

Sabtu, 04 April 2020 07:38

Siswa dan Orang Tua Belajar di Rumah Diperpanjang

BANJARBARU - Mengingat penyebaran Pandemi COVID-19 masih terus meningkat. Hingga…

Sabtu, 04 April 2020 07:33

ODP Diberi Bantuan Sembako

BATULICIN - Beberapa hari lalu, Dinas Sosial Tanbu menyalurkan bantuan…

Sabtu, 04 April 2020 07:32

Bupati Serahkan Bantuan Mobil Ambulans

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor menyerahkan bantuan…

Sabtu, 04 April 2020 07:31

Polres dan Pemda Semprotkan Disinfektan

BATULICIN - Polres Tanah Bumbu bekerja sama dengan Pemkab Tanbu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers