MANAGED BY:
RABU
03 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 26 Februari 2020 10:42
Perkumpulan Tuna Netra: Masuk CPNS Saja Tak Bisa
TUNTUT HAK: Pertuni Kalsel saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Kalsel di gedung dewan, kemarin. | FOTO: ENDANG SYARIFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat didatangi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kalsel, kemarin (25/2). Mereka menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas di Kalsel yang masih minim.

Ada 12 poin yang disampaikan kepada Komisi IV yang menangani soal disabilitas. Diantaranya masalah pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan juga pembagian Kartu Penyandang Disabilitas.

Seusai pertemuan, Ketua DPD Pertuni Kalsel Agus Hidayah mengatakan, Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebenarnya sudah cukup bagus.

Karena di dalamnya telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Aturan itu sebagai penegasan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Aturannya bagus saja, tapi sosialisasinya belum sampai ke tujuan itu,” ucapnya.

Contoh, setiap perusahaan wajib menerima penyandang disabilitas minimal satu persen. Tapi kenyataannya tidak terealisasi. Sama halnya pada penerimaan CPNS yang mengharuskan menerima penyandang disabilitas sebesar dua persen, nyatanya juga tidak ada.

Akses mereka masih terhambat oleh aturan berbadan sehat yang menjadi syarat untuk mendaftar CPNS. Harusnya ada pengecualian. “Artinya aturan itu tidak jalan,” sindirnya.

Kasi Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kalsel, Yudhiana Khusnan Kurniawan mengklaim, pihaknya sudah fokus pada pemberdayaan. Pelayanan standar maksimal berupa panti khusus bagi penyandang disabilitas sudah disiapkan. Di panti tersebut juga penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja.

“Ini menjadi PR kami juga, bagaimana disabilitas lainnya dapat mendapatkan hak yang sama,” jelasnya.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi IV, HM Luthfi Syaifuddin mengatakan akan mengupayakan adanya UPT (Unit Pelaksa Teknis) bagi penyandang disabilitas. Terkait aspirasi Kartu Penyandang Disabilitas di Kalsel akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Di Kalsel, perda yang mengatur hak pemenuhan disabilitas sudah diterbitkan sejak tahun 2019 lalu. Tapi sosialisasi dan implementasinya perlu ditingkatkan. Oleh para penyandang disabilitas masih dinilai kurang,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)


BACA JUGA

Rabu, 03 Juni 2020 10:19

Pupuk Bersubsidi Aman

 MARABAHAN - Walaupun bukan termasuk bahan pokok, distribusi pupuk bersubsidi…

Rabu, 03 Juni 2020 10:17

Tak Kebagian BLT, Warga Curhat ke DPRD

BARABAI - Puluhan warga Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara,…

Rabu, 03 Juni 2020 09:11
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Resmikan Gedung Berkat Group

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Wakil…

Rabu, 03 Juni 2020 09:07
PARLEMENTARIA

Ketua Dewan: New Normal, Beradaptasi Lawan Covid-19

BANJARBARU – Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Kota Banjarbaru telah…

Rabu, 03 Juni 2020 09:05
Pemkab Tanah Bumbu

Ingatkan Masyarakat Bahaya Corona

BATULICIN - Polres Tanbu menempatkan baliho di semua Mapolsek wilayah…

Rabu, 03 Juni 2020 09:04
Pemkab Tanah Bumbu

Lurah Tungkaran Pangeran Tinjau Pasar

BATULICIN - Lurah Tungkaran Pangeran Hj Rima Anita Susanti meninjau…

Rabu, 03 Juni 2020 09:03
Pemkab Tanah Bumbu

Wabup Saksikan Peringatan Hari Lahir Pancasila

BATULICIN - Peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan secara video conference…

Selasa, 02 Juni 2020 12:46

Diancam Duet Bencana; Jutaan Orang Banua Diprediksi akan Terpapar Covid-19, dengan Kematian 16 Ribu Jiwa

BANJARMASIN - Pakar matematika Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Ahsar Karim…

Selasa, 02 Juni 2020 11:54

31 Mei-13 Juli Pendisiplinan Masyarakat Banjarbaru, Normal Baru Belum Berlaku

BANJARBARU - Wali kota telah menerbitkan Perwali tentang Pedoman Tatanan…

Selasa, 02 Juni 2020 11:49

Tahapan Pilkada Tunggu Finalisasi PKPU

BANJARBARU - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tertunda karena adanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers