BANJARMASIN - Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof H Denny Indrayana SH LLM PhD menjadi salah seorang narasumber pada acara bedah buku "Fungsi-Fungsi DPR RI" karya Anggota DPR RI, Desmond J Mahesa, bertempat di Auditorium Prof H Idham Zarkasi Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, Jumat (6/3).
Pada kesempatan itu, Anggota DPR RI Desmond J Mahesa mengungkapkan bahwa seorang anggota dewan harus pagam tentang fungsi, jangan sampai anggota dewan hanya sidang saja. Ia memberi contoh seperti fungsi anggaran, jadi anggota dewan harus paham sumber pendapatan negara atau daerah. Mana mungkin anggota dewan bisa memahami rapat tentang pembahasan tentang APBD atau APBN kalau sumber pendapatannya saja tidak paham dari mana.
“Jadi dari buku yang saya tulis ini merupakan sebuah catatan tentang proses dan pengalaman saya sebagai anggota DPR RI yang sudah tahun kesebelas ini. Jadi semua catatan tentang kedewanan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi itu ada di sana. Karena, prinsip dasarnya seorang dewan harus paham fungsi, kalau tidak paham fungsi ngapain jadi anggota DPR, terus bagaimana mungkin bisa memperjuangan aspirasi masyarakat,”ucapnya.
Dalam epilog dibuku "Fungsi-Fungsi DPR RI", Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof H Denny Indrayana SH LLM PhD, menyatakan bahwa buku ini dapat menjadi rujukan dalam menelusuri fungsi-fungsi DPR dari masa ke masa hingga saat ini. Setiap masukan dan kritik terhadap fungsi-fungsi DPR menjadi semangat demi terus memperbaiki lembaga perwakilan rakyat yang hendaknya menjadi interpretasi kekuasaan rakyat. Esensi seorang wakil rakyat yang pertama-tama dan paling utama ialah sebagai penyuara bagi khalayak dan tiang pancang common good bagi bangsanya.
“Setiap buku yang ditulis harus diberi apresiasi karena itu adalah oase ditengah gurun pasir, karena literasi kita sekarang rendah. Jadi buku-buku apalagi yang kualitasnya bagus harus diberikan penghargaan seperti buku Pak Desmond ini, tentunya ini penting untuk dibaca,”ungkapnya.
Melihat fungsi-fungsi DPR saat ini, lanjut Prof Denny, secara teks tidak perlu diragukan karena fungsi-fungsi itu ada didalam Undang-Undang Dasar. “Tetapi dalam kualitasnya kita harus kritis, karena hampir semua fungsi-fungsi negara sekarang dibajak oleh kepentingan pasar yang transaksional, apakah itu fungsi DPR, fungsi Hukum, fungsi demokrasi, pemilu, pilkada, dan termasuk berbagai macam kehidupan bernegara kita sekarang relatif ramai oleh suara-suara riil rendah tawar menawar yang merusak esensi demokrasi,” tuturnya.
Dijelaskannya lagi, solusinya untuk mengembalikan esensi demokrasi adalah salah satunya dengan mengembalikan fungsi-fungsi negara menjadi fungsi untuk menyejahterakan rakyat atau fungsi pengabdian. Jadi elemen-elemen negara itu, jangan dikotori oleh sifat-sifat atau karekter pasar yang mencari profit atau keuntungan. “Abdi-abdi negaranya harus kembali menjadi orang yang menyejahterakan rakyat, dan karenanya tidak mencari keuntungan di luar fasilitas negara yang sudah dicukupkan oleh negara,” tutupnya. (*/dyt/al/tas/ema)
