Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir bertekad untuk lepas dari ketergantungan sektor batubara. Sektor primadona ini akan ditinggalkan dan beralih ke sektor pariwisata guna mendapatkan pemasukan daerah.
Seberapa serius ambisi itu? Mampukah Kalsel mengabaikan realisasi bagi hasil bukan pajak (BHBP) dari mineral dan batubara (minerba) yang setiap tahunnya mencapai ratusan miliar?
---
Pada 2019 lalu misalnya, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel mencatat Pemprov Kalsel telah menerima Rp706.771.810.934 dana bagi hasil atau royalti dari sektor sumber daya alam. Apa mungkin, sektor pariwisata di Kalsel nantinya mampu menghasilkan pemasukan daerah sebesar itu?
Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat Syahrituah Siregar menilai, Pemprov Kalsel kemungkinan akan sulit lepas dari sektor pertambangan. Pasalnya, dari data yang diterimanya per 2019, pertambangan masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel dengan kontribusi 18,71 persen. Jika nilai itu ditambah dengan sektor pertanian sebesar 14,36 persen, maka total peranan sektor primer mencapai 33,07 persen.
"Pola struktur ini cenderung tidak banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir yang menunjukkan peralihan itu berjalan lambat. Sektor-sektor lain tidak cukup berkembang untuk menggantikan sektor primer, sehingga ketergantungan pada sektor pertambangan tetap besar," katanya.
Sektor yang terkait dengan pariwisata misalnya, dia menuturkan, saat ini masih memberikan kontribusi sangat rendah. Akomodasi dan makan minum contohnya, hanya berperan 0,14 persen. Kemudian, transportasi dan pergudangan berperan 0,36 persen. Lalu, jasa lainnya berperan 0,08 persen.
"Jadi, komitmen untuk peralihan konsentrasi ekonomi dari sektor pertambangan ke pariwisata memerlukan pemikiran yang lebih serius dan tindakan nyata yang segera," ungkapnya.
Lanjutnya, keinginan Kalsel meninggalkan sektor energi dan batubara juga dipersulit oleh sebagian besar kabupaten yang selama ini sangat bergantung dengan pertambangan. "Hanya Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Batola dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang relatif tidak besar ketergantungannya," ujarnya.
Lalu apa yang perlu dilakukan daerah supaya tidak bergantung lagi dengan sektor pertambangan? Menurutnya, mulai sekarang harus sudah ada pemetaan dan gambaran visi pariwisata yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi Kalsel. "Kalau sektor pariwisata tidak signifikan, maka jalan untuk meninggalkan sektor pertambangan masih sangat terjal," ujarnya.
Walau begitu, secara terpisah, Kabid Pendapatan Bakedua Kalsel, Rustam Ajie mengaku optimis Banua mampu melepas ketergantungan dari sektor pertambangan. Asalkan, semua stakeholder terkait selalu bekerja bersama.
"Melalui komitmen semua stakeholder dan kemauan keras. Serta, dimulai dengan pembenahan infrastruktur, penguatan kompetensi SDM dan edukasi kepada masyarakat sekitar tempat wisata. Insya Allah kita bisa," bebernya.
Selain itu, dia menyampaikan, Kalsel juga terkenal dengan wisata religi yang perlu dikembangkan secara serius dan berkelanjutan. Dengan begitu, suatu saat nanti Banua bisa lepas dari sektor pertambangan.
Akan tetapi, Rustam tetap mengakui bahwa suntikan DBH dari sektor SDA selama ini memang sangat berarti untuk daerah. Khususnya dalam menunjang pembangunan.
